MENARAnews, Jambi – Polemik di internal Partai Demokrat jelang pelaksanaan Musda terus memanas. Penolakan kepanitiaan Musda DPD Demokrat Provinsi Jambi oleh kubu Burhanuddin Mahir (cik Bur,red) kini menuai respon. Dimana kepanitiaan yang dibentuk oleh kepengurusan periode 2011-2016 itu diakui sudah sesuai AD/ART partai Demokrat.
Hal ini diutarakan oleh sekretaris panitia Musda, Ritas Mairiyanto saat dikonfirmasi harian ini, Sabtu (17/4) pekan lalu.
“Jika ada yang menyatakan tentang sah atau tidaknya kepanitiaan dan kepengurusan periode HBA itu bukanlah ranahnya DPD, DPC ataupun DPAC. Melainkan ranahnya DPP,” tegas Ritas.
Ritas menyebutkan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan DPP terkait jadwal Musda dan Muscab serentak. Dari koordinasi terakhir hajatan pergantian ketua ini sudah diagendakan pada 24-25 April.
“Akan tetapi kita belum mendapatkan kepastian secara tertulis dari DPP, karena bukan hanya Jambi saja yang mau Musda dan Muscab serentak,” katanya.
Untuk kepanitiaan, Ritas menjelaskan pihaknya sudah memberikan surat permohonan ke DPP Musda berikut dengan susunan panitia sebelum masa kepengurusan periode 2011-2016 yang diketuai oleh Hasan Basri Agus (HBA) berakhir.
“Sekali lagi bukan hanya Jambi saja yang Musda dan habis periodesasinya. Daerah lain ada yang sudah 3 tahun belum Musda dan ternyata masih diakui oleh DPP. Sedangkan Jambi belum sampai satu bulan masanya habis, kanapa kita gaduh,” sebutnya.
Menurut Ritas, perlu dipahami dengan jelas salah satu poin yang tertulis di dalam SK DPP No 40/SK/DPP.PD/III/2011 bahwa masa jabatan DPD dibawah kepengurusan HBA adalah lima tahun. Dimana sejak ditetapkan sampai penyelenggaraan Musda dilaksanakan.
“Nah kalau pengertian Demisioner itu saat ditetapkan oleh pimpinan sidang ketika Musda nanti. Jadi kalau nak ngaji tu diatas kitab, kalau nak meratap diatas bangkai,” jelasnya.
“Selagi pihaknya masih kooperatif dan DPP masih mempercayai maka panitia akan terus mempersiapkan pelaksanaan Musda,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, mengenai adanya plt ketua DPD dirinya mengaku hingga saat ini pihaknya tidak pernah menerima surat pergantian dan petunjuk dari DPP. Baginya sebagai salah satu contoh yakni HBA selaku ketua DPD masih diundang untuk menghadiri acara pelatihan kader utama di Bogor belum lama ini.
“Sampai saat ini kami di DPD tidak menerima surat tentang pergantian atau plt ketua,” akunya.
Untuk itu Ritas berharap agar kader sama-sama membuat suasana sejuk dan kondusif untuk partai. Baginya siapapun yang memimpin kedepan mereka adalah kader terbaik yang dimiliki oleh partai Demokrat Provinsi Jambi.
“Tidak ada level di partai ini, semua pihak memiliki hak yang sama. Malu kita dengan partai lain, percayakan saja dengan DPP,” tukasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya kubu Burhanuddin Mahir (Cik Bur, red) menolak panitia Musda yang diketuai oleh Cornelis Buston. Cik Bur beralasan, karena penyelenggaraan Musda setelah kepengurusan demisioner, makanya Musda perlu direvisi. Dan ia menuding panitia Musda yang sudah dibentuk itu tidak sah.
Menurutnya, secara yuridis formal, legitimasi kepengurusan DPD Demokrat di bawah komando Hasan Basri Agus (HBA) sekarang tidak ada lagi. Karena masa jabatannya sudah berakhir 30 Maret lalu.
“Jadi harus ada Plt dari pusat. Karena kepengurusan DPD Jambi sekarang itukan sudah demisioner, sekarang kewenangan sepenuhnya ada di DPP. Jadi kita tunggu,” katanya. (GWA)
{adselite}