MENARAnews, Medan (Sumut) – Puluhan Massa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan bersama beberapa perwakilan dari Forum Komunitas Masyarakat Pinggir Rel (FK-MPR) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (18/4/2016). Mereka menuntut relokasi yang layak untuk masyarakat yang terkena dampak proyek nasional pembangunan double track Medan-Belawan.
Massa GMKI meganggap, pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan azas keadilan yang memikrkan rakyat kecil khususnya yang berada di pinggiran rel. Bahkan, tak ada sosialisasi yang dilakukan oleh PT. KAI dalam proyek pembangunan Right Of Way (ROW).
Setelah tiga bulan memperjuangkan haknya untuk relokasi ke tempat yang lebih layak, hingga kini tak ada respon dari Pemko Medan terkait nasib mereka. Banyak keluarga yang terkatung-katung hidupnya menunggu kepastian dari Pemko Medan.
“Para orang tua terkatung-katung untuk menghidupi keluarga. Anak-anak yang mash sekolah terganggu psikologisnya,” ujar seorang ibu-ibu dari massa aksi.
Sementara itu Hendra Manurung dari GMKI Cabang Medan mengatakan, Pemko Medan telah menutup mata atas nasib yang menimpa rakyatnya. Karena, Sudah tiga bulan rakyat menunggu kepastan dari Pemko tanpa ada solusi yang jelas dan adil bagi rakyat.
“Pemko telah menutup mata, sehingga kami mengadukan nasib kami ke DPRD Sumut agar ditanggapi,” katanya kepada MENARAnews.
Pemerintah harus segera menghentikan pembangunan Double Track seblum ada kejelasan untuk relokasi. Belum lagi, lanjut Hendra, aparat TNI, Polisi dan Satpol PP yang melakukan intimidasi kepada masyarakat pinggir rel.
“Kami minta intimidasi ini harus dihentikan, karena telah memecah belah masyarakat, padahal masyarakat sudah sepakat untuk menolak relokasi dan menolak uang tali asih sebesar Rp. 1,5 Juta,” katanya.
Hingga kini, dari 800 an kepala keluarga ada 300 kepla keluarga lagi yang tetap menolak uang ganti rugi yang diberikan Pemko Medan.
Pemko Medan telah menawarkan relokasi ke Rusunawa yang ada di Belawan. Langkah ini dinilai massa aksi sebagai bentuk ketidak adilan. Karena Rusunawa yang ada di Kecamatan Medan Labuhan dianggap masih tidak memiliki kejelasan.
“Kita tidak tau status Rusunawa itu bagaiman, berapa unit yang diberikan. Jadi ini bukan solusi yang manusiawi,” pungkas Hendra. (yug)
{adselite}