MENARAnews, Medan (Sumut) – Sejumlah anggota yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Kota Medan hari ini memperingati Hari Kesehatan Internasional yang jatuh setiap 7 April sebagai bentuk kampanye dan refleksi atas pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di Kota Medan.
FMN Medan menyoroti kesehatan sebagai permasalahan yang masih kompleks ditengah masyarakat. Komersialisasi kesehatan di beberapa rumah sakit di Kota Medan, hal itu juga dinilai sebagai pendiskriminasian terhadap kelompok masyarakat yeng berpendepatan rendah.
Namun menurutnya, saat ini fasilitas yang disediakan oleh beberapa rumah sakit di sekiataran Kota Medan sudah cukup memadai. Lebih lanjut, permasalahan yang muncul adalah biaya yang tidak terjangkau oleh kelompok kurang mampu.
“Masalah yang muncul adalah biaya yang harus ditanggung pasien tidak terjangkau, jadi untuk apa ada fasilitas tapi tidak bisa digunakan,” tambahnya.
Melihat keadaan buruh di Sumut, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.811.875 sangat tidak ideal untuk bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Apalagi kepada buruh yang sudah berkelurga akan semakin susah ketika dihadapkan dengan kenyataan saat ini.
Saat aksi tersebut, BPJS Kesehatan juga menjadi isu yang dikritisi. Pasalnya pelaksanaan BPJS Kesehatan justru tidak seusai dengan ekspektasi masyarakat sebelumnya.
Sistem premi BPJS Kesehatan yang dibuat oleh pemerintah semakin mengurangi tanggungjawab dan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya.
“Esensinya program kesehatan merupakan tanggungjawab negara atas rakyatnya sebagai bagian dari jaminan sosial, bukan berorientasi terhadap laba,” ujar Pasko Damanik, Ketua FMN Ranting USU saat diwawancarai oleh MENARAnews.
Wacana kenaikan premi BPJS Kesehatan atas kerugian sebesar Rp 5,1 Triliun juga ditolak keras dianggap sangat tidak wajar karena menunjukkan liberalisasi di bidang kesehatan.
“Seharusnya negara tidak bicara untung rugi dalam memberikan jaminan sosial apalagi dalam bidang kesehatan. Negara harus hadir sebagai simbol untuk melindungi dan menjamin kehidupan warga negara sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945,” tambahnya.
Harapan serta tuntutan dalam aksi FMN Medan dalam aksi tersebut diantaranya, Pertama berikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk rakyat dan bisa terjangkau. Kedua, tolak kenaikan premi BPJS Kesehatan. Ketiga, berikan pemerataan fasilitas kesehatan diseluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Keempat, tingkatkan pengawasan terhadap berjalannya program BPJS Kesehatan.
Kampanye dan aksi ini diikuti lebih dari 40 anggota FMN Cabang Medan, diantaranya dari Ranting USU, Ranting UMSU dan Ranting UNIKA Santo Thomas Medan di Bundaran SIB Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (7/4/16). Aksi dan kampanye terlihat dimulai sejak pukul 16.00 WIB dan berlangsung dengan lancar dan damai. (ded)
{adselite}