MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Setelah melalui sejumlah rapat alot di masing-masing Komisi, DPRD Kota Palangka Raya akhirnya mengeluarkan 22 rekomendasi yang menjadi catatan penting dan sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemko) terkait dengan LKPJ Kepala Daerah Kota Palangka Raya selama 1 tahun anggaran atau masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Adapun 22 rekomendasi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang I Tahun 2016, di Ruang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (12/04/2016).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya yang sekaligus memimpin jalannya sidang paripurna tersebut Sigit K Yunianto mengatakan, sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007, maka LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kurun selama 1 tahun pemerintahan.”Karenanya DPRD sebagai perwakilan konstituen berhak menilai, tentang seberapa besar keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pihak pemko. Sedangkan DPRD akan dinilai konstituen sejauhmana mengawal atau menilai LKPJ pemerintah daerah,”jelasnya.
Sementara itu,anggota DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini, yang menjadi juru bicara dalam menjelaskan hasil point-point penting dari hasil rekomendasi tersebut lebih menyoroti belum maksimalnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daslam menjalankan program yang percayakan.
Puluhan catatan lain dari LKPJ yang menjadi inti rekomendasi disampaikan, Diu Husaini. “Mengingat ada 22 rekomendasi dari DPRD kepada pemko, maka akan disampaikan secara garis besar saja, namun secara utuh 22 rekomendasi ini juga akan disampaikan kepada pihak pemko sebagai dasar evaluasi dan acuan untuk menjalankan program pembangunan dan pelaksanaan anggaran ditahun berikutnya.
Berdasarkan catatan Menaranews, dari penyampaian penjelasan rekomendasi tersebut lebih menekankan kepada pelaksanaan program SKPD. Tidak hanya itu dalam rekomendasi DPRD tersebut Diu mengtakan, pemko juga perlu melakukan upaya keteraturan serta kedisipilinan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pemberian saksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN maupun SKPD terkait. Termasuk penataan struktur SKPD yang baru yang lebih terencana sesuai dengan pedoman.
Dalam bagian lain, dijelaskan Diu tentang sistem pelaksanaan pendidikan terutama berkaitan dengan pembangunan infrastrulktur serta SDM lembaga pendidikan. Disinggung pula perlu dipertajam lagi sektor-sektor PAD yang selama ini dinilai masih lemah. “Wali kota diharapkan terus melakukan peningkatan bidang pendidikan, membuka kesempatan kerja dengan menggulirkan program-program yang membantu masyarakat, dan penertiban izin usaha yang tidak jelas berkontribusi dengan PAD,” bebernya.
Menariknya dalam paripurna itu, Diu Husaini terpaksa harus membacakan dua kali hasil rekomendasi. Pasalnya anggota legislatif lainnya, salah satunya dari Riduanto yang memprotes, akibat tidak dibacakannya butir wacana pemekaran kecamatan ataupun kelurahan yang didengungkan pemko selama ini belum juga dilakukan.
Ketua DPRD pun akhirnya meminta Diu membacakan ulang semua hasil rekomendasi ke forum. Ironisnya ketika Diu usai membacakan ulang rekomendasi itu, lagi-lagi Riduanto tidak puas, pasalnya masih ada tertinggal dalam rekomendasi DPRD terutama berkaitan agar Pemko secara serius menangani masalah tapal batas antara Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas.
”Ya, kalau kalau kami dari Komisi A selama ini intensif melihat kelemahan, makanya kalau ada yang tgidak masuk kedalam butir rekomendasi itu tidak bisa diterima,” tukas Riduanto.
Sementara Sigit K Yunianto meminta agar semua anggota dewan setempat tidak perlu meributkan persoalan kekurangan dalam rekomendasi tersebut. ”Ya, nanti disetiap komisi akan dirangkum secara utuh apa yang menjadi hasil yang akan disampaikan, jadi tidak perlu kuatir toh. Gitu saja repot,”kelakarnya.
Paripurna itu sendiri dihadiri secara langsung Wali Kota Palangka Raya, HM.Riban Satia serta Wakil Wali Kota, Mofit Saptono Subagio serta sejumlah jajaran SKPD dan FKPD terkait lainnya. Paripurna ditutup dengan penyerahan hasil rekomendasi oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Palangka Raya.
“Ya, kita mengapresiasi, bahwa legislatif turut memperhatikan serta mengoreksi kelemahan dari pelaksanaan pembangunan. Ini merupakan dorongan yang membangun. Pemko siap menindaklanjuti, kapan perlu langsung satu meja dengan masing-masing komisi untuk mencari solusinya. Yang perlu diingat, kami akan memperhatikan rekomendasi yang diberikan DPRD sehingga kinerja pemko ke depan dapat lebih baik lagi,” ujar Riban kepada awak media usai paripurna tersebut. (Agus Fataroni)
Editor : HIdayat