MENARAnews, Ambon (Maluku) – Kordinator Daerah (Korda) Wilayah Maluku Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jopie Ferdinandus kepada menaranews di Ambon (27/4) menyampaikan bahwa Kasus Bank Maluku, sejak awal digiring ke ranah politik. Dua partai besar, Golkar dan PDIP diduga bermaian dan juaga mendorong dua kasus besar di Bank Maluku, yakni kasus Reverse Repo dan pembelian kantor Bank Maluku Cabang Surabaya.
“Namun sudah sekian lama ini kasus BANK Maluku di jadikan seperti permainan gasing yang tidak tau berputar daan berhenti di mana. Public Maluku –Maluku Utara bingung dengan segelah macam opini yang berkembang di media cetak maupun elektronik tentang keganjlan Kasus BNK Maluku,ini ada apa?”
“Peran pansus yang sudah di bentuk untuk mengavodkasi permasalahan BANK Maluku. Lalu dimana fungsi dan kerja pansus selama ini, bisa di dudaga dan jastifikasi pansus terlibat dalam permainan kotor terhadapa dua permasalahan BANK Maluku Reverser Repo dan Pembelian Kantor Cabang di Surabaya,”Ujarnya
“ Samapi sekarang dimanaka fungsi Pansus?yang di Pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Edwin Huae. Apakah bau busuk ini sengajah di sembunyikan, ataukah di dalam Pansus sendiri yang bermain gasing, ini kelewatan ,” Sesalnya
“Lebih aneh peran dan funsi perana OJK. Pengawasan OJK terhadap industry keuangan tersebut adalah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK),”Ujarnya
“Pentingnya independensi bagi otoritas pengawas jasa keuangan, namun kelihatanya OJK tidak menjalankan fungsi dan peran yang di amanatkan UU 21 tahun 2011, karena OJK telah terjebak dalam arus politik yang di maikan oleh Pansus,” Jelasnya
“ BNK Maluku adalah asset kedua provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk itu dalam mengedentifikasi dan juga menstabilakn proses permaslahan BANK Maluku, untuk itu saya minta Pansus yang di ketuai Oleh Edwin Huae itu di bubarkan karan gagal dalam mengedentifikasi permasalahan BANK Maluku,” Tegasnya
“ Saya minta kejaksaan tinggi Maluku untuk juga segerah menyelidiki OJK Maluku yang dinilai tidak sehat dalam pengawasan permasalahan BNK Maluku. karana peranan dan fungsi OJK yang kami lihat tidak berfungsi apa-apa jangan sampai Pansus DPRD sudah Kongkalikong dengan OJK,” Ketusnya
“Kejaksaan Tinggi Maluku juga harus segerh menyelidiki Pansus, karana di ciuum atau di duga terlibat dalam pembiaran atau menegelamkan kasus BANK Maluku. BANK Maluku adalah Aset Daerah Maluku dan Maluku Utara yang harus di selamtatkan. Kami minta Hukum sesat dalam menangani dan membokar siapa-siapa yang terlibat dalam Kasus BANK Maluku,” Tutupnya. (RM)
{adselite}