spot_img

Dana Pendidikan 20%, Alokasinya Kemana ?

MENARAnews, Medan (Sumut) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Dia melihat ada disparitas yang cukup tinggi antara kualitas pendidikan di Sumut dengan yang ada di Jawa. 

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “APBN Pendidikan 20% ???” yang diadakan di Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Sumut, Jalan Gajah Mada, Medan, Kamis (7/4/2016).

“Permasalahan negara ini bisa teratasi apabila kualitas pendidikannya ditingkatkan,” ujarnya.

Tata kelola pendidikan di Indonesia harus bisa diperbaiki. Karna, bagi Dedi, yang bisa mengangkat harkat martabat negara adalah pendidikan.

“Itu harus segera kita lakukan untuk kemaslahatan dunia pendidikan di indonesia,” katanya.

Kritik terhadap 20% dana yang digelontorkan untuk pendidikn juga menjadi pembahasan yang cukup serius dalam diskusi tersebut. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, S.Sos, M.Pd selaku Ketua Dewan Pendidikan Sumut yang hadir dalam diskusi juga turut berkomentar tentang kemana sebenarnya alokasi 20% APBN untuk pendidikan. 

Selain 20% dari APBN, pendidikan juga seharusnya mendapatkan 20% dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

“Kemana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk dunia pendidikan,” Ujar Syaiful. 

Mandeknya regulasi pemerintah untuk dunia pendidikan dianggap Syaiful menjadi penyebab masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kalau memang APBN 20% itu digunakan dengan benar, maka seharusnya itu sudah mencukupi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” katanya. 

Dari Rp. 2095,7 Triliun APBN, sebanyak Rp. 419,2 Triliun atau 20% nya digunakan untuk pendidikan. Dana ini disalurkan kmelalui beberapa kementrian. 

Bambang Riyanto, Asisten Redaktur salah satu media terbitan Medan yang juga hadir sebagai pemateri mengatakan hal serupa. Bagi Bambang, pemerintah harusnya membenahi dulu infrastruktur pendidikan baru berkutat dengan hal teknis lainnya. Karena permasalahan Infrastruktur menjadi unsur pendukung yang cukup penting bagi peserta didik. 

“Bagaimana mungkin sistem pendidikannya bisa maju kalau infrastrukturnya masih banyak yang kurang, masih banyak sekolah yang bangunannya tak layak pakai,” katanya. 

Syaidul Sagala beranggapan, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia sangat diperlukan sikap negarawan setiap pemangku kebijakan. Sehingga kualitas kejujuran tiap penyelenggara negara bisa semakin baik.

“Makanya perlu peran media dalam peningkatan kualitas pendidikan,” pungkasnya. (yug)

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles