MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kesepakatan antara pihak konsersium baik disektor Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan dan Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng terkait pemasangan 800 sumur bor akhirnya disepakati.
Kesepakatan pemasangan sumur bor sebelumnya sudah pernah dibahas. hal ini dimaksudkan agar peran serta investor baik Pertambangan, perkebunan, Kehutanan dan jasa konstruksi ikut andil dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng.
Kesepakatan tersebut ditandai adanya penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dengan Pihak Konsersium yang dihadiri Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pihak Konsersium di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng senin (04/04/2016) Palangka Raya.
Andi Agus Odek mewakili pihak konsersium di Kalteng menyampaikan, pihaknya bersedia memenuhi kesepakatan tersebut dan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memetakan wilayah-wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kita juga meminta sejumlah nama perusahaan yang ada di wilayah kalteng, berdasarkan data yang kita peroleh, ada sekitar 132 perusahaan perkebunan yang ada. dan kita juga minta kawasan-kawasan rawan kebakaran” ujar Andi.
tidak hanya itu, pihaknya juga meminta sejumlah data luasan wilayah perusahaan perkebunan baik yang belum beroperasi atau yang sudah beroperasi di Kalteng.
Hal ini dimaksudkan, katanya, agar pemasangan sumur bor bisa dipasang di area lokasi yang dikelola oleh pihak perusahaan, dalam artian tidak semuanya kawasan dilakukan pemasangan.
” Misalnya perusahaan ini luasan wilayahnya 1000 Ha, dan wilayah yang bisa dikelola hanya 700 Ha, berati luasan wilayah yang bisa dikeloal menjadi prioritas pemasangan.” lanjutnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam sambutanya menyampaikan, terima kasih atas kerjasama dari pihak perusahaan, baik perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan jasa konstruksi di Kalteng yang telah membantu dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Tugas dari Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pemetaan wilayah rawan kebakaran. dan juga nanti mempersiapkan secara teknis baik perawatan, SDM, dan biaya operasional dan perawatan sumur bor” ujar Hadi.
Hadi menginformasikan, pada Mei 2016 akan kembali terjadi fenomena El Nino atau gelombang panas. sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah gambut cukup tinggi.
“Oleh sebab itu, diharapkan seluruh Pemerintah Daerah waspada dengan kondisi ini. upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan meski pembangunan sumur bor tidak langsung sekaligus, tapi harus dikerjakan secara bertahap tapi pasti.” tutupnya. (Arliandie)
Editor Raudhatul N.
{adselite}