MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Puluhan massa DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyampaikan Surat Terbuka untuk Gubernur Sumsel dengan judul “Selamatkan Aqidah Umat dan Generasi” di Kantor Gubernur Sumsel, untuk menolak rangkaian kegiatan Festival Gerhana Matahari Total (GMT) 2016 di Kota Palembang, Senin (7/3).
“Kami DPD I HTI Sumsel mewakili masyarakat di Sumatera Selatan dan terkhusus di Kota Palembang menyampaikan pendapat tentang rencana pemerintah Sumatera Selatan terkait Gerhana Matahari Total (GMT) yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2016,” seru Ketua DPD I HTI Sumsel, Mahmud Jamhur.
HTI menilai serangkaian kegiatan pada festival GMT tanggal 9 Maret 2016 bukan merupakan budaya asli Sumsel, terkhusus Palembang yang akar asli budayanya adalah Islam.
“Festival ini mengandung kemusyrikan dan menyebarluaskan kemusyrikan tersebut kepada generasi yang mayoritasnya muslim karena festival ini diselenggarakan secara terbuka di pusat kota,” katanya.
Pemprov Sumsel dalam menyikapi fenomena GMT 2016 dinilai terlalu berlebihan dan menghamburkan dana yang cukup besar. Mengingat festival GMT 2016 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut dengan agenda yang hanya bersifat hiburan.
Penutupan Jembatan Ampera selama 12 jam dengan alasan untuk menyambut wisatawan juga merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyatnya.
“Ini bukti bahwa pemerintah rela mengorbankan rakyat banyak demi segelintir orang kapital. Saat ini Jembatan Ampera adalah urat nadi transportasi masyarakat Kota Palembang,” ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, HTI Sumsel menyampaikan empat penyataan sikap kepada Pemprov Sumsel. Pertama, batalkan Festival GMT 2016 yang mengandung kemusyrikan dan menghamburkan dana. Kedua, batalkan rencana penutupan Jembatan Ampera selama 12 jam. Karena ini merupakan bentuk kedzaliman penguasa kepada rakyatnya. Ketiga, Sebagai wujud tanggungjawab pemerintah bagi terbentuknya generasi berkualitas, fenomena GMT seharusnya dijadikan momen untuk mendorong dan memotivasi rakyat agar merenung, muhasabah dan meningkatkan ketaqwaannya kepada sang pencipta alam semesta Allah SWT. Keempat, menerapkan sistem pemerintah berdasarkan syariah Islam yakni sistem khilafah.
Asisten III Setda Provinsi Sumsel Ahmad Najib yang menemui massa mengatakan bahwa Festival GMT 2016 merupakan kegiatan Kementerian Pariwisata RI yang dilaksanakan secara serentak di 12 provinsi se-Indonesia.
“Festival GMT adalah agenda Kementerian, kami jamin tidak ada penghamburan uang karena tidak menggunakan APBD. Ada kegiatan yang mengarah kepada syirik adalah hal yang tidak benar. Kalau rencana penutupan Jembatan Ampera itu bentuk rekayasa lalu lintas, akan kami rapatkan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD I Muslimah HTI Sumsel, Syafrida Syafrudin menyatakan bahwa kegiatan tersebut dapat menjerumuskan umat.
“Walaupun Festival itu agenda Kementerian, rankaian kegiatannya dapat menjerumuskan umat karena saat umat Islam melakukan Sholat Gerhana, ada juga masyarakat yang sedang menikmati Tari Kecak dan lain-lain,” tegasnya (MA)