MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Sejumlah orang yang menhatasnamakan diri mereka Solidaritas Rakyat Sumsel Untuk Petani Jambi (SRSUPJ) menggelar aksi di depan gerbang gedung DPRD Sumsel. Mereka menyampaikan bahwa saat ini kondisi agraria di Indonesia makin timpang dan hal ini membuktikan Indonesia tengah mengalami darurat agraria.
Koordinator Aksi, Sibawaihi mengatakan, aksi ini mendukung jalan kali 1.000 petani Jambi ke Jakarta yang dilakukan sejak 17 Maret 2016 lalu.
“1.000 petani tersebut mewakili petani yang sedang tercekik di Jambi, seperti Suku Anak Dalam, petani Dusun Mekar Jaya (Sorolangun), petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari) dan petani Tanjung Jabung Timur,” ungkapnya (28/3).
Dilanjutkannya, konflik tersebut telah terjadi sejak 1987 di Suku Anak Dalam. Bahkan konflik dengan petani Kunanga Jaya I dan II sejak 1970-an dan dengan petani Mekar Jaya pada 1990-an.
“Mereka sudah menempuh berbagai upaya, namun tak kunjung selesai. Untuk itulah mereka berangkat ke Jakarta guna menyelesaikannya. Aksi tersebut juga sebagai kampanye politik memberitahu kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia tentang Darurat Agraria. Dan yang terjadi di Jambi hanya sebagian kecil saja dari yang terjadi di Indonesia,” ujar Sibawaihi.
Untuk itu mereka menuntut agar Presiden Jokowi untuk menyatakan Darurat Agraria dan membentuk Komite Penyelamat Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang mengacu pada pasal 33 UUD 1946 dan UUPA 1960. Gubernur dan DPRD Sumsel harus berpihak kepada petani dan menyelesaikan konflik-konflik di Sumsel.
Juga menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani.
“Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang RI agar mengembalikan tanah ulayat Suku Anak Dalam seluas 3550 ha‎,” tutupnya. (AD)