MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Walikota Palembang Harnojoyo tidak dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Palembang, Jum’at (4/3) siang dengan diwakili Sekda Palembang Ucok Hidayat. Sementara agenda kedua penyampaian hak interpelasi yang dilayangkan Fraksi PDIP juga ditunda.
Tak hanya tidak dihadiri orang nomor satu di Palembang, Rapat Paripurna tersebut juga tidak memenuhi syarat kuorum. Sehingga mesti ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“Karena ini tidak kuorum maka rapat paripurna ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan,” kata Ketua DPRD Palembang, Darmawan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Darmawan sendiri bertindak sebagai pimpinan rapat. Tiga pimpinan DPRD Palembang lainnya, Muliadi, Adiansyah dan Sri Wahyuni, tidak hadir.
Ketiganya hanya hadir pada rapat paripurna agenda pertama, tentang laporan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, IV tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) dan revisi Tata Tertib DPRD Palembang nomor 1 Tahun 2014.
Sedangkan anggota DPRD Palembang yang terlihat hadir dalam rapat paripurna hanya berasal dari empat fraksi saja. Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (HABB). Total hanya ada 18 anggota DPRD Palembang yang memenuhi ruang rapat paripurna.
“Berdasarkan aturan di dalam tatib DPRD Palembang Pasal 11, jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi syarat. Satu fraksi penyampai hak interpelasi ditambah dua anggota dari fraksi lain. Hanya saja ini tidak bisa dilanjutkan. Karena di pasal 12 menyebutkan syarat kuorum minimal setengah dari jumlah anggota DPRD Palembang (minimal 25 orang),” tutup dia.
Sementara itu, salah satu bakal calon Wawako Palembang yang diusung oleh Partai non parlemen, Suparman Roman terlihat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang di ruang Rapat Paripurna tadi pagi.
Kehadiran salah satu bakal calon (Balon) Wakil Walikota (Wawako) Palembang itu dalam rapat paripurna ini disinyalir untuk melihat langsung hasil pembahasan yang dilakukan panitia khusus (Pansus) I DPRD Palembang selama beberapa pekan.
Yaitu, hasil revisi Tatib DPRD Palembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang mekanisme pemilihan Wawako Palembang sisa periode 2013-2014.
” Sejauh ini saya belum melihat aturan dari mekanisme Pilwawako yang jelas, ” kata dia. (AD)