MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng melakukan kerjasama untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi Kalteng.
Hal ini dilakukan karena kedua instansi tersebut melihat masih terjadi tren perlambatan ekonomi negara partner dagang utama Kalteng, seperti Tiongkok hingga tahun 2016 yang juga berdampak terhadap perlambantan ekonomi Kalteng.
Direktur BI Wilayah Kalteng Muhamad Nur menjelaskan, Kalteng merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua yang didominasi oleh Kebun Kelapa Sawit, Karet, dan Rotan terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timur. Namun, menurut M. Nur potensi yang begitu besar belum mampu memberikan pendapatan yang melimpah bagi Kalteng.
“Tidak hanya sektor pertanian, pertambangan juga memiliki potensi yang cukup besar bagi masyarakat Kalteng,” ungkap M. Nur usai Kegiatan Seminar Nasional di Aula Jaya Tingang Kamis (10/03/2016) Palangka Raya.
Di sektor pertanian, kata M. Nur Kalteng sebagai salah satu provinsi dengan luas areal perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, menghasilkan Tanda Buah Segar (TBS) yang cukup tinggi yakni mencapai 16,72 ton per tahun. Namun, lanjutnya potensi tersebut belum diimbangi dengan perkembangan Industri Hilir produk turunan.
“Berdasarkan data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, red) 98,68 % total produksi TBS di Kalteng hanya diolah menjadi CPO, sementara pengolahan produk turunannya masih dilakukan di luar daerah,” jelasnya.
Selanjutnya, kata M. Nur sektor pertambangan juga masih minim fasilitas pengolahan produk turunan tambang pasca pemberlakuan UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Hal ini ditenggarai dengan berhentinya penambangan bijih besi dan bauksit, sehingga menjadi penyebab utama perlambatan di sektor pertambangan.
“Belum optimalnya nilai tambah produk komoditas utama daerah menyebabkan masih rendahnya share PDRB (Produk Domestik Regional Bruto, red) Kalteng terhadap Kalimantan secara keseluruhan. Sumbangan PDRB Kalteng hanya 10,55 % dari total keseluruhan PDRB Kalimantan di tahun 2015,” jelasnya.
Menurut M. Nur, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak berkembanganya Industri Hilir di Kalteng, diantaranya minimnya infrastruktur penunjang ekspor, dan masih adanya permasalahan lahan yang menjadi fokus investor enggan menanamkan modalnya di Kalteng.
“Dengan demikian, BI juga akan bekerjasama dengan BPN Kalteng untuk melakukan percepatan dan pemanfaatan sertifikasi hak atas tanah bagi UMKM,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.