MENARAnews, Jambi – Akan adanya revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2017, Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai dengan waktu yang diberikan untuk pengajuan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sangat singkat. Yakni hanya 3×24 jam, membuat kesulitan terhadap letak geografis daerah.
“Kondisi geografis, transportasi dan komunikasi bisa berpengaruh terhadap waktu singkat itu,” terang Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Senin (14/3/16) saat dihubungi via ponselnya.
Dengan kondisi seperti ini, pihaknya berharap untuk waktu pengajuan gugatan perlu diperpanjan hingga 6×24 jam. Selain itu, permasalahan lainnya yakni adanya batasan persentase terhadap selisih hasil untuk pengajuan gugatan MK. Menyebabkan MK tidak melihat proses Pilkada secara utuh, hanya saja melihat dari hasil perhutungan saja.
“Akibatnya, seluruh gugatan yang masuk, dimana selisih peresentasenya melewati batasan ditolak MK, dan tidak memberikan kesempatan pemohon untuk berargumentasi. Itu seharus diberikan kesempatan,” tegasnya
Lanjutnya, jika pengajuan selisih persentase untuk pengajuan ke MK tetap diberlakukan, terang Titi, seharusnya MK memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memberikan argumentasi, sehingga tidak hanya melihatnya pada hasil Pilkada.
“Mengajikan gugatan ke MK tidak diperlukan atau tetap diberlakukan, MK harus beri kesempatan pemohon untuk berargumen,” ucapnya.
Tambahnya, untuk objek sengketa diharapkan bisa melalui surat keputusan atau berita acara dengan tetap mengacu pembatasan waktu. Atau objek sengketa tetap surat keputusan, namun pengajuan permohonan didasarkan pada saat surat keputusan diterbitkan atau diterima oleh pemohon.Â
“Konsekuensinya, waktu pengajuan bisa tidak serentak dan panjang,” pungkasnya. (GWA)
{adselite}