MENARAnews, Jayapura (Papua) – Pemuda Adat Papua (PAP) meminta warga Papua menyambut baik kedatangan Mentri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan ke Papua.
“Bukan budaya orang Papua, ada tamu yang mau datang tapi ditolak. Kita harus menerima beliau dengan tangan terbuka, toh kedatangan beliau untuk menyelesaikan segala konflik sosial di Papua. Kalau menolak ya silahkan, namun jangan ajak yang lain untuk ikut menolak,” kata Decky Ovide ketua Pemuda Adat Papua saat menggelar jumpa pers di Abepura, Senin (28/03/2016).
Dikatakan, Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, saat ini sudah berada di Jayapura, dan sesuai rencana Luhut akan melakukan beberapa rangkaian kerja, diantaranya meninjau pos perbatasan RI- Papua Nugini, dan menggelar dialog bersama tokoh masyarakat dan pemuda di GOR Cenderawasih Jayapura. Kedatangan Menkopolhukam menuai kontroversi di kalangan masyarakat Papua, banyak yang setuju dan berharap Luhut segera ke Papua, namun banyak juga yang menolak kedatangannya.
Menurutnya, kedatangan Menkopolhukam ke Jayapura akan mendengarkan langsung keluh kesah masyarakat Papua, terkait keberadaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan PT. Freepot.
“Besok sore pukul 15.00 WIT, menko dijadwalkan akan menggelar dialog terbuka di GOR Cenderawasih Jayapura. Disinilah waktunya kita mengeluarkan segala aspirasi kita, silahkan kepada seluruh warga Papua dari semua kalangan untuk datang, dan mendengarkan sendiri penjelasan dua permasalahan di Papua itu, yakni Otsus dan Freeport, jangan mendengarkan isu-isu yang tidak betul,” ujarnya.
Di tempat yang sama ,Yulianus Dwaa mengatakan, jika sebelumnya direncanakan Menkopolhukam akan memberikan kuliah umum di Auditorium Uncen bersama mahasiswa, namun tidak dapat dilaksanakan karena mahasiswa Uncen tidak menyambut baik kedatangan Menkopolhukam.
“Awalnya kita rencanakan beliau (Menkopolhukam) akan memberikan kuliah umum di Uncen, terkait Otsus dan Freeport, namun karena mahasiswa menolak itu, hingga kita alihkan ke GOR Cendrawasih,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, materi yang akan disampaikan Menkopolhukam adalah inti permasalahan di Papua, keberadaan freeport kurang memberikan dampak bagi masyarakat Papua, oleh karena itu baik jika didalam freeport ada orang Papua yang paham akan segala permasalahan Papua, sedangkan Otsus juga kita butuh penjelasan, status otonomi khusus bagi Papua dan Aceh disamakan, sedangkan medan dan jumlah penduduk berbeda.
“Pimpinan freeport harus orang asli Papua, dan Otsus Papua juga jangan disamakan dengan Aceh, kita diberikan DAU (Dana Alokasi Umum) sama dengan Aceh, padahal jumlah penduduk kita lebih banyak,” ujarnya.(Surya).
{adselite}