MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pendapatan Daerah Provisni Kalteng tiap tahunnya masih bergantung dari Pemerintah Pusat. Padahal potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kalteng cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh MENARAnews, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalteng mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I baru mencapai 18,3 persen.
Pj. Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengatakan target Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebesar Rp.4.235.177.751.130,-. Namun yang terealisasi masih sebesar Rp.775.002.000.331,- atau 18,30 persen. Hal ini diungkapkan Hadi saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng di Aula Dispenda Kalteng.
Dalam kegiatan yang dihadiri seluruh SKPD dan Dispenda 14 kabupaten/kota se Kalteng, Rabu (23/3/2016), Hadi mengingatkan agar pemerintah daerah jangan berpatokan dari besaran pendapatan yang diperoleh selama ini, tetapi harus kepada upaya menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan yang ada.
“Kita harus mempunyai kemandirian. Kemandirian ini tentunya dilihat dari PAD kita. Kalau PAD Kalteng aja masih 36 persen otomatis kita masih tergantung dengan dana pusat padahal kita punya potensi sumber daya alam yang tinggi,” ujar Hadi ke MENARAnews.
Dibandingkan dengan provinsi lain, menurut Hadi pendapatan daerah murninya bisa mencapai 70 persen dan 30 persennya dana perimbangan, sedangkan provinsi tersebut tidak memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Dirinya mengaku, Pemprov Kalteng terlalu mudah menyerah karena pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saja tidak tercapai.
“Prinsipnya yang penting kerja dan SKPD dibayar tetapi hasilnya tidak maksimal. Saya bukan Gubernur Defenitif, tetapi kalau Deefenitif sudah saya ganti (SKPD yang tidak maksimal bekerja, red),” ungkap Hadi.
Sementara itu, Kadispenda Kalteng Jaya S. Silam mengatakan target pendapatan daerah untuk wilayah Kalteng tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai Rp.400 Miliar.
“Kalau kita lihat dari target Rp.4,235 Triliun, sedangkan realisasi Triwulan I Maret 2016 sudah mencapai 18,30 persen atau Rp.775 Miliar, artinya kita optimis target bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk mencapai target Pemprov Kalteng sudah membentuk tiga kelompok. Kelompok A terdiri dari 5 SKPD yakni Rumah Sakit Umum Doris Sylvanus, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaam Umum (PU) masing-masing target pendapatan daerah Rp.1 Miliar ke atas.
Kelompok B dengan target pendapatan daerah Rp.100 Juta sampai dengan 1 Miliar, dan Kelompok C dengan target pendapatan daerah Rp.11Juta sampai dengan Rp.100 Juta.
“Sekarang tinggal masuk ke kelompok-kelompok pendapatan daerah. Kalau kita lihat ada beberapa pencapaian yang perlu dipacu lagi khususnya untuk objek bahan bakar yang belum mencapai 10 persen. Sementara satu per tiga dari target Pendapatan Daerah bersumber dari sana kalau tidak salah Rp.585 Miliar,” jelasnya lagi.
Selain itu, Dispenda Kalteng juga sudah membentuk tim intensifikasi yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat yang nantinya akan melakukan pengecekan langsung di lapangan guna mencari solusi tepat.(Arliandie)
Editor : Raudhatul N.
{adselite}