MENARAnews, Medan (Sumut) – Koordinator KontraS Sumatera Utara Herdensi Adnin menyebut negara telah abai terhadap permasalahan agraria di Sumatera Utara. Karena hingga hari ini permasalahan agraria tidak memiliki titik terang dalam penyelesaiannya.
“Kasus agraria di Sumatera Utara ini rata – rata sudah berulang tahun, dalam hal ini negara telah absen dan abai terhadap permasalahan rakyat khususnya konflik yang berbasis Sumber Daya Alam,” ujarnya disela-sela konferensi pers yang diadakan di sekretariat KontraS Sumut, Jalan B. Katamso, Gang Bunga, Selasa (1/3/16).
Seperti kasus yang terjadi di Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Konflik antara PT. Serdang Hulu VS Masyarakat Desa Tanjung Gunung sudah terjadi sejak tahun 1976. PT Serdang hulu telah melakukan perampasan lahan dengan alas Hak Guna Usaha yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1976.
Konferensi pers juga dihadiri dua dari 65 KK yang menjadi korban perampasan lahan seluas 165 Hektar oleh PT Serdang Hulu. Johan yang juga Ketua Kelompok Tani Agung Persada mengatakan sudah bingung harus melapor kemana lagi atas kasus perampasan lahan ini. Karena hingga kini laporan ke Polres bahkan sampai ke Polda belum mendapat respon apapun.
“Kami sudah lapor kemana-mana, namun sampai sekarang belum ada tanggapan apa-apa,” ujar Johan.
Mandeknya penyelesaian konflik, berakibat pada semakin terancamnya mata pencarian para korban yang bekerja sebagai petani. KontraS mengecam tindakan kepolisian yang dinilai lamban dalam menyelesaikan konflik. Mandeknya regulasi pemerintah dalam penyelesaian konflik juga menjadi masalah baru dalam konflik agraria di Sumatera Utara.
“Pemerintah dan Kepolisian harusnya dapat bekerja secara profesional dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara. Karena itu sebagai bukti bahwa pemerintah dan kepolisian mampu menyelesaikan konflik agraria yang tak ada habisnya di Sumatera Utara,” ujar Herdensi.
Kasus yang terjadi di Dusun Percihen adalah satu dari sekian banyak kasus konflik agraria di Sumatera Utara. Pemerintah harus didesak untuk melakukan percepatan dalam menyelesaikan konflik agraria agar tidak ada lagi yang menjadi korban dari perebutan lahan.
Kontras mendesak Kepolisian Resort Binjai dan Polda Sumut untuk secepatnya melakukan pengusutan terhadap kasus penyerobotan lahan. “KontraS mengecam tindakan PT. Serdang Hulu yang melakukan perampasan lahan pertanian rakyat,” pungkas Herdensi. (yug)
{adselite}