MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Prahara dualisme kepemimpinan Organisai Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat ternyata tidak mempengaruhi kegiatan KNPI di daerah khususnya Kalteng. Ketua DPD KNPI Kalteng Fairid Napirin mengatakan sejauh ini kegiatan organisasi masih berjalan seperti biasa.
“Kita sudah melakukan sejumlah kegiatan seperti Rapat Kerja Daerah KNPI Kalteng awal Januari kemarin, dan kegiatan yang kita lakukan saat ini masih berkonsolidasi dengan pengurus-pengurus KNPI di kabupaten/kota,” ujar Fairid dikonfirmasi Kamis (24/03/2016) di Palangka Raya.
Memang, lanjutnya ada sejumlah kegiatan yang berpengaruh akibat dualisme tersebut. Diantaranya, pengurus daerah akan dibuat kebingungan saat menghadiri kegiatan KNPI tingkat nasional. Misal, jika pengurus daerah menghadiri kegiatan yang dipimpin oleh KNPI Versi Munas Papua maka akan dikenakan sanksi oleh ketua pasca Munas Papua.
“Ini yang menjadi kendala di daerah. Kepengurusan di Kalteng kita masih kompak, silahkan konflik di pusat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Kita akan dukung kepengurusan yang telah ditetapkan nantinya,” tukasnya lagi.
Di lain sisi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng Nurul Edy melalui Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Rudy mengatakan, sejauh ini tidak ada gejolak atau efek dualisme kepemimpinan KNPI Pusat terhadap kepengurusan KNPI Kalteng.
“Selama ini tidak ada gejolak di daerah baik di Provinsi Kalteng atau di kabupaten/kota karena adanya dua kepemimpinan organisasi pemuda di pusat,” ujar Rudy di ruang kerjanya kemarin.
Sebuah organisasi katanya, seharusnya memiliki satu pemimpin dan bukan dua. Terkait permasalahan dua kepemimpinan KNPI Pusat yang dipegang oleh M. Rifai dan rivalnya Fadh El Fouz Ar Rafid sudah lama terjadi. Dia menilai, banyak organisasi masyarakat yang ditunggagi kepentingan politik, sehingga nantinya muncul keberpihakan terhadap elit dan bukan masyarakat atau pemuda.
“Seharunya dalam satu organisasi, tidak ada warna lain selain warna ‘merah Putih’ dan bukan organisasi untuk kepentingan partai dan sebagainya,” tuturnya menambahkan.
Meski Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol Provinsi Kalteng tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri permasalah internal organisasi, namun dia berpesan agar dalam organisasi dijalankan dengan baik, sehingga nantinya dapat mewujudkan dan mengakomodir seluruh kepentingan pemuda dan masyarakat.
“Organisasi bisa dikakan baik kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat, serta membantu dan mendukung pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Rudy seraya berharap.(Arliandie)
Editor : Raudhatul N.