MENARANews, (Jayapura) – Dialog antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat perlu segera dilakukan terkait wacana mengenai pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemprov Papua. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Kab Tolikara , Dance Y Flassy, SE, M.Si.
“Dana Otsus yang diberikan ke Papua itu sangat besar, hampir 40 triliun yang diberikan dan itu merupakan anggaran negara yang harus kita kelola,” ungkap Dance saat dihubungi via telepon (9/3).
Wacana pengembalian dana Otsus ini sudah sering dilontarkan sebenarnya. Dikatakan bahwa mungkin saja rencana pengembalian Otsus ini dikarenakan akumulasi permasalahan yang ada di Papua seperti masalah yang terkait dengan PT Freeport Indonesia serta permasalahan Otsus Plus yang hingga saat ini masih terhambat.
Menilai hal tersebut, Dance mengatakan kondisi seperti ini harus segera mendapatkan reaksi dari pusat dan perlunya dialog guna membahas akar permasalahan dari penolakan ini.
“Kondisi ini harus segera mendapatkan reaksi dari pusat dan segera mengundang serta memfasilitasi untuk melakukan dialog dengan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Papua dan Papua Barat untuk mencari akar permasalahan dari Otsus tersebut,” jelasnya.
Pentingnya penyelesaian masalah ini karena pada akhirnya setelah Otsus selesai, pasti akan dilakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus kepada seluruh pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat.
“Mungkin dialog bisa dilakukan dengan Menkopolhukam terlebih dahulu untuk mecari akar permasalahan,” jelas Dance yang juga mantan anggota UP4B. (Rian)
{adselite}