MENARAnews, Medan (Sumut) – Ratusan massa dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menggelar demonstrasi didepan Kantor Pelindo I, Jalan Krakatau Ujung No 100 Medan, Rabu (9/2/16).
Kedatangan ratusan buruh ini bukan tak memiliki maksud. Mereka menuntut hak – hak normatif buruh yang belum dipenuhi pihak Pelindo I.
Hal yang klasik yang sering dituntut buruh adalah permasalahan upah. Mereka (buruh) menuntut permasalahan dugaan kekurangan upah yang sudah mendera mereka sejak tahun 2015. Bahkan mereka mengatakan, upah lembur tidak sesuai dibayarkan.
Belum lagi dugaan permasalahan BPJS yang tak kunjung selesai. Yang paling menjadi sororan adalah terkait status mereka yang masih menjadi buruh out sourching, padahal mereka bekerja di Pelindo.
“Kita kerja di Pelindo, pimpinan kita Pelindo, tapi kenapa status kita masih outsourching,” ujar orator yang disambut sorak massa aksi.
Pimpinan aksi April Waruwu mengatakan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam urusan penyaluran tenaga kerja ke Pelindo I yang dilakukan oleh Kopkarpel. Dia meminta pihak Pelindo agar segera menuruti tuntutan mereka.
“Kami menunggu kepastian untuk tuntutan kami ini akan segera dilaksakan,” ujarnya dari atas mobil Komando.
Setelah lama berorasi, buruh dosambug oleh Humas Pelindo I Eriansyah. Dengan didampingi Dirpamobvit Kombespol Heri Subiansauri, dia mendatangi pendemo untuk melakukan dialog.
Pihaknya berjanji akan memfasilitasi tuntutan para buruh. “Kami akan memfasilitasi tuntutan-tuntutan sodara, dengan cara berdialog,” katanya.
Meaki demikian, pendemo tetap meminta Pelindo I agar segera memenuhi tuntutan mereka. “Jangan tunggu-tunggu lagi, kalau bisa sekarang dipastikan tuntutan kami,” sorak seluruh buruh.
Setelah lama berdemo di Kantor Pelindo I massa melanjutkan aksinya didepan Kantor Disnaker Medan di Jalan Wahid Hasyim, Medan, Rabu (9/2). Mereka kembali menyarakan aspirasi mereka.
Aksi sempat terhenti karena massa istirahat untuk makan. Ketua SBSI Sumatera Utara Nicholas mengatakan kedatangan mereka ke Disnaker terkait kejelasan status buruh yang bekerja di Kawasan Pelindo I. Karena selama ini pihak Koperasi menjadi penyalur pekerja.
“Ini terkait tuntutan kawan kawan yang kerja di Pelindo untuk kejelasan status mereka,” katanya disela sela aksi.
Selain itu, Nicholas menjelaskan, dalam Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2012 diterangkan bahwa pihak koperasi tidak boleh lagi menjadi penyalur tenaga kerja.
“Apabila ini tetap diteruskan maka ada indikasi tindak pidana korupsi didalamnya,” imbuhnya.
SBSI menuntut agar Koperasi Karyawan Pelindo (Kopkarpel) segera dibubarkan. Karena koperasi telah menyalahi peraturan menteri yang melarang untuk menyalurkan tenaga kerja.
Demo yang berlanjut di Kantor Disnaker ini juga menuntut pihak Disnaker agar menjalankan prosedur hukum yang benar.
“Kita menuntut agar Disnaker manjalankan prosedur hukum yang jelas,” tegasnya. (yug)
{adselite}