MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penyelamat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalteng melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kantor KPU Provinsi Kalteng Jl. Jendral Sudirman jum’at (12/02/2015) Kota Palangka Raya.
Massa yang juga pendukung Paslon nomor urut 2, Willy M. Yoseph – Wahyudi K. Anwar (WIBAWA) beramai-ramai membawa spanduk bertuliskan Hasil sidang Pleno KPUD Kalteng tanggal 7 Februari 2016 Cacat Hukum, Audit KPU Kalteng!!! Komisi KPUD Kalteng tidak netral dalam Pilkada Serentak 2015, Usut Tuntas Pelaku Kekerasan terhadap Pengurus DPP PDIP di Kabupaten Lamandau dan lain sebagainya.
Ketua Koordinator Umum, Hubang Jerman Bangun Silam dalam orasinya menegaskan, KPU Kalteng sudah gagal dalam melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Salah satu indikatornya, tingkat partisipasi masyaratat tidak mencapai 50 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Gerakan Peyelamat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng meminta Ketua Komisioner KPU Kalteng mundur dari Jabatanya,” ujar Silam dalam orasinya.
Tidak hanya itu, Hubang juga menduga ada keterlibatan anak dan istri dari Ketua Komisioner KPU Provinsi Kalteng H.Acmad Syar’I sebagai tim sukses salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Dengan demikian, Hubang menilai netralitas KPU patut diragukan.
“Kita juga meminta agar pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng kemarin ditinjau kembali dan dihitung ulang,” ujarnya menambahkan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyatakan, dalam pelaksanaan pemungutan suara terjadi beberapa kecurangan di dibeberapa daerah dan TPS. Seperti adanya pengrusakan surat suara, penggelembungan suara, politik uang, bahkan proses pemungutan suara di beberapa TPS dilaksanakan secara ilegal.
“Di beberapa TPS, Ketua atau Anggota KPPS tidak mengantongi surat keputusan pengangkatan sebagai KPPS. Dan hasil di TPS yang bermasalah ini kita minta dianulir dan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang,” jelas Silam menambahkan.
Selain itu, massa juga meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kekerasan yang dilakukan oleh kader PDI-P yang terjadi di Kabupaten Lamandau beberapa hari yang lalu.
“Kita juga meminta agar Aparat Kepolisian memberantas premanisme yang terjadi di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditindak lanjuti, kita akan melakukan aksi lebih banyak lagi dari pada ini,” tukasnya.
Ketua Perwakilan Pemuda se–Kalteng, Heriyanto dengan tegas menyatakan jika dalam waktu 1 X 24 jam ketua KPU Kalteng belum diturunkan dari jabatanya, mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi.
” Sikap dan penyataan kita adalah menolak hasil Pilkada Kalteng. Apabila tetap diteruskan, maka kami yang akan memprosesnya,” ujarnya Yanto diwawancarai.
Dirinya beserta pemuda di seluruh Kalteng meminta agar ketidaknetralan Ketua KPU Kalteng juga dipreoses. Jika tidak di proses lanjutnya, pihaknya akan mengambilalih kekuasaan Gubernur Kalteng sebelum adanya kejelasan.
“Apabila tidak diproses masyarakat yang akan mengambil alih kekuasan Gubernur Kalteng tidak ada lagi yang namanya pasangan calon,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.