MENARAnews, Jambi – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap berikutnya, diagendakan berlangsung bertahap di Februari 2017 dan Agustus 2018. Namun belakangan ini, berkembang berbagai spekulasi terkait penggabungan perhelatan Pilkada menjadi akhir 2017.
Sementara dari berbagai sumber yang dirangkum harian ini, rencana penggabungan Pilkada serentak ini masih terus dibahas di tingkat parlemen partai politik serta penyelenggara pemilu. Perubahan ini, dinilai bakal memakan waktu yang panjang untuk merubah UU nomor 8 tahun 2015.
Kepada awak media, pengamat politik Jambi, Mochammad Farisi menolak penggabungan agenda Pilkada serentak yang di agendakan digelar di Desember 2017. Mengikuti perkembangan yang ada, Farisi meragukan wacana ini dapat terealisasi. Beberapa alasan disebutkannya bakal menghalangi rencana itu.
“Mengikuti perkembangan yang ada, saya tidak setuju. Memang benar, ada nilai positif dari perubahan agenda ini. Pengabungan ini dilakukan dengan tujuannnya di titik tertentu dapat di serentakan dengan perhelatan Pilpres, Pileg dan Pilkada,” beber moderator debat kandidat Pilgub 2015 itu, kemarin (9/2) siang melalui telepon selulernya.
Lebih lanjut dijelaskan, bila penggabungan jadwal Pilkada ini benar terjadi, maka konsekuensinya di daerah akan terjadi kekosongan pemimpin daerah. Meski memang akan ada penganti penjabat daerah, namun dari tujuan Pilkada tidak akan tercapai. Sebab, sambungnya, tujuan dari perhelatan pesta demokrasi Pilkada itu sendiri bertujuan mencari pemimpin atau kepala daerah dari rakyat.
“Akan ada pengisian jabatan oleh penjabat. Tapi, bagaimana dengan daerah yang memiliki waktu jabatan yang panjang? Akan ada daerah yang di isi penjabat daerah dengan waktu yang lama. Ingat, bahwasanya pilkada melahirkan pemimpin dari rakyat, bukan dari plt atau penjabat,” tutur Dosen Fisipol Universitas Jambi ini.
“Di akhir 2027 itu semuanya akan di serentak. Tapi itu tadi, saya melihat pengisian kepala daerah oleh pengganti itu tidak efektif, salah satunya untuk admisnistrasi pemerintahan,” pungkasnya.
Sementara terpisah, di konfirmasi hal ini, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desy Arianto mengaku belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari wacana pengabungan Pilkada serentak. Namun demikian, pria kelahiran Tabir ini menilai, perubahan agenda politik pesta demokrasi itu akan sulit untuk di realisasikan.
“Kapasitas kita penyelenggara pemilu, KPU tetap akan mengikuti sepanjang sesuai dengan UU,” ungkapnya.
Desy yang mengaku terus mengikuti perkembangan terkait Pilkada serentak, menilai perubahan jadwal pilkada tidak akan mudah terjadi. Menurutnya, perubahan ini mengikuti kebutuhan partai dan perkembangan politik nasional. Partai, sambungnya, memiliki peranan penting dalam perubahan ini.
“Intinya adalah, partai politik di parlemen mendorong aspirasi partai. KPU sebagai penyelenggara, sebagai masukkan dari usulan tersebut. Apakah nanti semua partai mendukung atau tidak, KPU sifatnya mengikuti,” pungkasnya.
Sementara terpisah, bakal calon bupati Merangin, Abdul Salam HD, mengaku terus mengikuti dinamika politik terkait Pilkada serentak. Baginya, perhelatan Pilkada Merangin dihelat tetap di 2018 maupun dipercepat di 2017 sama saja. Ia memastikan tetap bertarung di Pilbup mendatang.
“Sama saja. Tidak ada bedanya. Hanya saja, kalau di percepat, kita harus bergerak lebih cepat lagi,” singkatnya. (GWA)
{adselite}