MENARAnews, Medan (Sumut) – Ketetapan pemerintah untuk penurunan harga gas masih tertunda. Ketetapan yang awalnya akan diterbitkan sejak Januari, hingga kini belum juga diterbitkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri (Permen) nomor 37 tahun 2015 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi.
Kepala Regional Perusahaan Gas Negara (PGN) Sumut Sabarudin mengatakan, pihaknya masih menunggu ketetapan pemerintah.
“Ya, dengan berat hati PGN menunda penurunan harga gas. Hal ini mengingat belum diterbitkannya surat ketetapan dari pemerintah,”ujarnya Kamis (4/2/16).
Dia berharap agar pemerintah secepatnya menerbitkan surat ketetapan tersebut agar penurunan harga gas langsung bisa dirasakan masyarakat.
“Penurunan gas ini sangat berarti bagi para pengguna gas di Medan. Terutama, dalam sektor industri untuk meningkatkan daya saing sektor industri di Medan dan Sumatera Utara secara umumnya,” terangnya.
Dengan rencana itu, harga gas industri seharusnya di bawah US Dolar 12.22/mmbtu. Sebelumnya PGN juga telah melakukan penurunan harga gas tahap pertama, yakni dari US Dolar 13,86/mmbtu pada bulan Desember 2015 kemarin.
Penundaan penurunan harga gas mendapat komentar dari Asosiasi Pemakai Gas (Apigas). Ketua Apigas Johan Brien mengatakan tindakan PGN terkesan seperti Anak SD.
Ketua Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Johan Brien mengatakan, PGN tidak konsistem dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani. Menurutnya, tindakan PGN yang tidak mengindahkan penurunan harga gas, merupakan tindakan anak-anak SD.
“Itu kayak ngomong anak SD, karena pas rapat dengan DPD itu sudah disepakati, ditandatangani Direktur Migas dari Menteri Koordinator. Kemudian PGN sudah kirim surat, harga mulai Januari itu US Dolar 11,22/mmbtu. Kenapa pulak jadi ditunda penuruannnya,”ujarnya.
Apabila kesepakatan tersebut dikutak-katik, tindakan PGN tak dapat menjadi pembenaran. Karena semua stakeholder sudah menyepakati dan menandatangani keputusan tersebut.
“Itu enggak benar lagi, apa yang disepakati kok dilanggar. Enggak betullah orang yang kayak begini. Itu yang nandatangani gak sembarang, SKK Migas ikut menandatangani. PGN ini gak benar, suka suka hatinya saja,”tegasnya.
Dijelaskannya, pada pertemuan dengan seluruh stakeholder, ia telah menegaskan, agar Sumut jangan dianak tirikan, agar mempunyai daya saing.
“Saya sudah bilang, Sumut jangan dianak tirikan, jangan jadi anak tiri Sumut ini. Saya mau ada daya saing di Sumut, apapun ceritanya, pemerintah lah yang harus berperan. Dia bisa subsidi silang, PGN pun harus secara proporsional lah,” terangnya.
Terkait dengan hitungan pipa penyaluran yang disampaikan sepanjang 600 kilo meter. Johan Brien menentang pernyataan tersebut. Dikatakannya, hitungan itu secara keseluruhan dengan gas untuk rumah tangga. (yug)
{adselite}