MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Pengamat Politik asal Unsri, Bagindo Togar Butar-Butar menilai sebaiknya bila jabatan kursi Wakil Walikota Palembang yang saat ini masih kosong tidak menjadi tuntutan UU Pemerintahan Daerah, maka jabatan itu tak begitu penting lagi untuk masa jabatan yang memang tak begitu lama lagi.
Menurut Bagindo, hal di atas juga merupakan kebijakan yang tepat untuk meminimalisir friksi dan rivalitas politik pada tataran Pemerintahan Kota Palembang‎.
“Antar elite Politik acapkali tidak mampu membendung syahwat politiknya, yang juga bisa mereduksi program-program pembangunan Kota yang segera harus dirumuskan serta dilaksanakan,” ucap dia (1/2).
Di sisi lain Walikota Palembang Harnojoyo, sambung Bagindo, harus lebih intens menjelaskan kepada para stakeholder Kota ini, bahwa yang paling urgen oleh Pemerintah Kota adalah penyelenggaran pemerintahan yang maksimal dengan mengandalkan para pejabat SKPD yang profesional, kreatif, berintegritas kuat serta bebas dari KKN.‎
“Bila dilakukan lelang jabatan bagi para pegawai Kota, tim fit and proper testnya harus didominasi oleh unsur akademisi, bukan unsur birokrasi pemerintahan,” himbaunya.
Ketika disinggung, bukankah perhelatan Asian Games 2018 mendatang justru harusnya membutuhkan Wawako sebagai rekan bergeraknya Walikota agar kerja atau tugas dalam menjalankan roda pemerintahan lebih ringan karena bisa diback up Wawako, pengamat politik ini justru tetap dengan penilaiannya. Dimana menurut dia, justru jika tetap diperebutkannya jabatan Wawako ini malah menguras persoalan akibat terjadinya perebutan elite Parpol.
“Benar mungkin bisa back up, tapi energi yang akan terkuras juga cukup besar ketika jabatan itu menjadi pusaran perebutan elite parpol dan Pemko itu sendiri. ‎Nah itu dia, Harno butuh concern dan tim teknis yang kuat untuk menjalankan roda Pemerintahan kota Palembang ini,” beber dia. (AD)