MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pasca dikeluarkannya putusan Pemprov Kalteng untuk melakukan pembinaan terhadap Eks. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), hingga saat ini Pemko Palangka Raya belum menindaklanjutinya.
Berdasarkan pengamatan MENARAnews di lapangan Eks. Gafatar masih berkumpul dan menjalankan aktivitas seperti biasa di penampungan Dinas Sosial (Dinsos) Palangka Raya.
Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengaku siap dengan instruksi Pemprov tersebut. Namun, agar Eks. Gafatar dapat kembali ke jalan yang benar, kata Riban tidak serta merta dilakukan pembinaan tetapi harus melalui strategi yang matang.
“Kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa warga Eks Gafatar tidak boleh dipulangkan melainkan dibina di daerah dan menjadi tanggungjawab kita semua, sedangkan untuk pembinaan itu kita tidak bisa gegabah kita pelan-pelan berkomunikasi,” ucapnya saat diwawancarai MENARAnews, Selasa (23/2.2016).
Lanjutnya, tidak ada larangan apabila warga Eks Gafatar yang ingin pulang atau meninggalkan Palangka Raya, namun Pemko tidak memberikan dana pemulangan, hanya saja surat pindah domisili bisa difasilitasi.
“Bagi mereka yang ingin pulang sendiri, karena tidak merasa nyaman dan atau mungkin dicari oleh keluarganya kita akan fasilitasi kita beri surat pindah tetapi kita tidak memberikan biaya pemulangan, sebab biaya yang ada saat ini untuk pembinaan,” ucapnya.
Katanya, kita juga akan membina pegawai ASN yang kemarin terdaftar sebagai warga Eks Gafatar, namun pihaknya juga tidak memaksa apabila mereka juga ingin pindah.
“Untuk sementara ini kita sedang mencari solusi apakah akan dibina di satu wilayah atau akan kita pecah, sebab bila disatu tempat pengawasan akan mudah namun dari segi sosil kultural kurang baik, sebab kita harapkan bisa bersosialisasi dengan masyarakat lain,” tukasnya.
Sementara dana pembinaan warga Eks Gafatar akan diambil dari dana APBD, sebab menurut Riban selama ini belum ada dana khusus untuk menangani masalah warga Eks Gafatar.
“Jaminan keamanan kita yakin, dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, khusunya Kalteng Kota Palangka Raya sebab selama ini mereka menggap warga eks adalah warga kita juga, karena mereka menyimpang maka dari itu adalah tugas kita untuk menuntun dan meluruskan,” jelasnya.
Imbuh Riban, apabila Eks. Gafatar tidak bisa dituntun maka biarkan hukum yang akan melakukan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.