MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sedang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Sebagian diantaranya ada yang pro tetapi ada juga yang kontra, salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Dalam menyikapi isu tersebut, DPD II HTI Kota Palangka Raya berencana melakukan diskusi terbuka menolak LGBT pada Minggu 28 Februari 2016. Lokasi yang dipilih tak tanggung-tanggung, yakni Bundaran Besar Kota Palangka Raya dan bertepatan dengan Car Free Day.
Ketua HTI Kota Palangka Raya Firduan dikonfirmasi mengatakan aksi kampaye tentang LGBT ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap maraknya LGBT yang hadir di masyarakat Kota Palangka Raya.
” LGBT sudah bertentangan dengan aturan islam, dan ini harus kita tolak kehadiran dan keberadaannya di Palangka Raya,” tegas Firduan dikonfirmasi rabu (24/02/2016) di kediamannya.
Menurut informasi yang dihimpun wartawan MENARAnews, penolakan HTI Kota Palangka Raya ini nanti akan disampaikan dengan cara melakukan pembentangan spanduk penolakan LGBT, membagikan Leaflet serta mengadakan diskusi terkait bahaya LGBT.
Sambung Firduan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara pasti data keberadaan LGBT di Kota Palangka Raya. Kendati demikian, pihaknya meyakini masyarakat yang termasuk dalam katagori LGBT ini ada.
Dia menegaskan kembali, LGBT merupakan salah satu penyakit gangguan kejiwaan yang dialami masyarakat. Imbuh Ketua HTI Kota Palangka Raya ini, pihaknya setuju adanya hukum yang mengharamkan LGBT dilakukan.
“Kita setuju apa yang disampaikan oleh Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang mengatakan, LGBT haram hukumnya. Dan Pemerintah mensetujui akan hal itu sehingga harus ditolak keberadaanya,” tukasnya kembali.
Dia mengharapkan agar Pemerintah Daerah bersama Anggota DPRD menjadi agenda pembahasan khusus terkait LGBT. Dengan alasan, LGBT dikuatirkan akan merusak generasi pemuda, masa depan bangsa, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Firduan, peyakit LGBT ternyata bisa disembuhkan dan diobati. Dengan demikian harapanya agar Pemerintah bisa melakukan pembinaan masyarakat yang terkena LGBT.
“Jika Pemerintah meminta kita untuk melakukan pembinaan, kita siap. Sehingga mereka kembali kejalan yang fitrah. Kita juga meminta agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial terbuka terkait data LGBT.” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.