KNPI Sumut Adakan Kuliah Umum Konsolidasi Demokrasi Menuju Pembangunan Nasional

MENARAnews, Medan (Sumut) – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu saat memberikan materi Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut di Ruang Sidang Senat Akademik USU, Sabtu (27/2/16).

Kali ini tema yang diangkat adalah Konsolidasi Demokrasi Dalam Efektivitas Pembangunan Nasional. Seharusnya kuliah umum tersebut dibawakan langsung oleh Ade Komarudin (Ketua DPR RI) namun digantikan oleh Gus Irawan karena alasan padatnya jadwal yang tidak diduga serta keterlambatan penerbangan dari Palembang.

Informasi yang disampaikan Sekretaris Panitia, Walid M Sembiring kepada peserta kuliah umum bahwa seharusnya pesawat yang ditumpangi oleh Ade Komarudin sudah take off dari Medan pukul 08.00 WIB dan tiba di Medan untuk memberikan kuliah umum pukul 10.00 WIB diundur hingga pukul 11.00 WIB.

Namun hal itu tidak membuat peserta beranjak pergi dan tetap menunggu hingga akhirnya dimulai pada pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran Ade Komarudin.

Raja Bongsu Hutagalung, Wakil Rektor III USU mengatakan dalam sambutannya, pemuda dikenal dengan ciri khasnya adalah semangatnya. Terkhusus pemuda putra daerah dari Sumut yang sudah menjadi pemimpin ketika merantau.

“Lirik lagu Anak Medan itu benar adanya, tidak dibuat-buat, ibarat pinang disampaikan dia akan tumbuh menjelang tinggi. Itulah ciri kita Anak Medan khususnya dari Sumut, semua pasti jadi pemimpin sukses kemanapun dia pergi,” ujarnya.

Raja Bongsu mengatakan bahwa cikal bakal reformasi itu bukan dari Pulau Jawa atau di Jakarta, tetapi dari Medan, yaitu dari kampus USU. Pada masa itu, mahasiswa USU berkumpul di Gedung Pancasila (saat ini Pendopo USU) untuk berdemonstrasi ke Kantor DPRD dan Gubsu sehingga meledak ke daerah lain seperti Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi selanjutnya meledak ke Pulau Jawa.

“Saat itu ribuan mahasiswa USU sudah berbaris untuk menurunkan Soeharto dan Saya ikut satu barisan memantau siapa tau ada penyusup masuk dan melakukan provokasi,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Irawan saat itu lebih banyak berbicara tentang kedaulatan energi dan masalah perekonomian bangsa dan banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat yang diakuinya semakin carut marut.

“Saya tidak tahu apakah ada negara selain Indonesia ini dimana sistem ekonominya liberal bahkan sangat liberal, Saya tidak tahu,” kata Mantan Dirut Bank Sumut itu.

Menurutnya, 95 persen lahan di Indonesia ini sudah dibagi-bagi dalam konsesi dengan korporasi dan 85 persen sumber daya alam mutlak dikuasai oleh asing. Seharusnya menurut Gus Irawan negara harus punya kekuatan penuh untuk mengendalikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi UUD tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia perbankan, Gus Irawan juga mengkritisi kondisi bank milik Indonesia yang daya saingnya sangat lemah dibanding bank milik Malaysia dan Singapura. Saat ini bank asing bebas berinvestasi di Indonesia, bahkan jika mau bisa langsung membeli bank yang sudah ada saat ini.

Ditambah lagi rencana kebijakan pemerintah tentang Tax Amnesty (penghapusan internasional atas pajak) yang diusulkan ditolak keras oleh Partai Gerindra. “Bagaimana kita bisa terima lebih dari 4000 perusahaan asing yang tidak bayar pajak sejak datang ke negeri ini tiba-tiba dihapuskan, kan gak adil sama kita warga negara yang taat pajak,” ujar politisi Gerindra itu.

Saat ini juga, dirinya bersama Komisi VII sedang mengawal revisi Undang-undang Migas yang dinilai timpang karena berpihak pada asing. Perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas saat ini hanya 30 persen dikuasai sementara sisanya oleh perusahaan asing. (ded)

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,034PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles