MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Terkait akan diperiksanya 62 orang anggota DPRD periode lalu oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai permasalahan dana hibah yang mereka terima untuk masyarakat semasa jabatannya, hampir semua anggota DPRD Sumsel yang masih duduk di kursi dewan periode ini enggan memberikan komentar.
Termasuk Sekretaris DPRD Sumsel (Sekwan), Ramadhan S. Basyeban, yang mengaku juga belum mengetahui pemeriksaan oleh Kejagung tersebut.
Anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 sendiri berjumlah 75 orang. Jika yang diperiksa berjumlah 62 orang, maka hanya 13 orang saja yang lolos dari pemeriksaan Kejaksaan Agung RI. Di antara 13 orang yang tidak diperiksa pada Selasa depan adalah Giri Ramanda N. Kiemas (PDI Perjuangan) yang kini menjabat Ketua DPRD Sumsel) dan Rozak Amin (Golkar).
Anggota DPRD Sumsel periode 1999-2004, Hasbullah Akib membenarkan para anggota dewan periodenya dipanggil Kejaksaan.
“Ya benar, tapi itu tidak ada masalah. Dan hari selasa kita dipanggil Kejaksaan yang kabarnya untuk mempertanyakan dana hibah,” katanya yang kini menjabat sebagai Staf Ahli DPRD Sumsel.
Hal serupa diungkapkan oleh M Tukul dari PKS, yang juga mengaku tidak tahu adanya panggilan dari Kejaksaan.
“Nah belum tahu,” ujar dia singkat.
Berbeda dengan Tukul dan Hasbullah Akib yang berbicara ala kadarnya, mantan anggota DPRD Sumsel periode lalu yang juga merupakan politisi asal PKS, Yuswar Hidayatullah yang saat ini menjabat staf ahli DPRD Sumsel enggan sama sekali memberikan komentar.
Sementara itu, politisi wanita dari Partai Demokrat, Holda, mengaku belum ada pemberitahuan terkait pemeriksaan tersebut.
“Tidak ada yag kasih tahu. Tidak ada pemberitahuan, rasanya benar-benar tidak ada. Saya no comentlah,” kata dia.
Mereka memang tidak membantah adanya rencana pemeriksaan tersebut. Namun, karena tidak mengetahui secara pasti apa saja yang bakal diperiksa oleh kejaksaan, maka mereka memutuskan untuk tutup mulut. “Harap dimaklumi,” kata mereka dalam kesempatan yang berbeda.
Salah seorang orang anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 yang namanya tidak tercantum dalam daftar 62 orang tersebut, mengaku tidak was-was atas kehadiran tim Kejaksaan Agung RI.
“Selama penyalurannya benar, mengapa saya harus takut?” komentarnya, hati-hati.
Tim verifikasi Kejaksaan Agung RI akan terjun lagi ke Palembang pada Senin depan (29/2) untuk mendapatkan bukti tambahan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. (AD)