Ini Kata Pemuda Tentang Ketidakadilan di Kota Medan

MENARAnews, Medan (Sumut) –  Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan pastinya memiliki banyak permasalahan yang bisa ditemui dari berbagai aspek dengan penyebab yang beragam pula. Pemuda adalah kelompok yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu pembangunan kota, karena perannya sangat dibutuhkan dalam memantau ataupun sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Dalam FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan oleh UN Habitat (Lembaga PBB untuk pemukiman) bekerjasama dengan Inonesia Youth Meeting Movement (IYMM), Turun Tangan Medan dan Medan Heritage di Aula Bina Graha Medan (20/2/16) pemuda diajak untuk berbicara bagaimana penilaian mereka tentang kondisi nyata Kota Medan yang saat ini sedang dihadapi.

Puluhan pemuda yang datang dari latarbelakang berbeda berkumpul untuk memberikan pendapatnya serta tawaran solusi bagi pembangunan Kota Medan yang berkeadilan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dari hasil diskusi terbuka, berhasil dikumpulkan draft akhir yang nantinya akan dibawa ke pemerintah sebagai bahan audiensi dan pertimabangan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Adapaun isi draft tersebut dibagi menjadi isu diantaranya :

Budaya

1. Pembuatan Youth center yang berfungsi secara fisik dan fungsional. Secara fisik, berfungsi sebagai wadah bagi pemuda untuk saling berkolaborasi dan bertemu. Secara fungsional, sebagai penghubung antara pemuda dengan stakeholder agar kebutuhan pemuda dapat tersampaikan dengan baik dan dibantu untuk dipenuhi oleh pemerintah sesuai minat, bakat, dan kebutuhan.
2. Mencanangkan hari kebudayaan dengan Judul Hari Bhinneka Tunggal Ika untuk menumbuhkan semangat berbudaya dan pluralism.
3. Mengubah kurikulum pendidikan yang konvensional soal sejarah menjadi pembelajaran interaktif, dimana pemuda dapat mempelajari soal sejarah secara real, dengan cara learning by doing.

Sosial ( Pendidikan, Lingkungan , Kesehatan)

1. Memberikan informasi administrasi yang jelas kepada masyarakat agar proses administrasi kesehatan public dapat dipercepat, sehingga layanan kesehatan public lebih accessible kepada semua golongan masyarakat tanpa memandang status dan latar belakang.
2. Mengubah stigma dari masyarakat dan memberikan pendampingan bagi anak-anak dengan HIV/AIDS melalui sosialisasi dan edukasi
3. Pengkajian ulang secara komprehensif mengenai pasar tradisional.
4. Penggantian kurikulum pendidikan yang inkonsisten dalam pembentukan karakter pemuda dengan kurikulum yang bersifat konstruktif sehingga membentuk karakter anak bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
5. Mengembangkan kualitas kesejahteraan pendidik, menghapuskan diskriminasi terhadap hak pendidik tanpa memandang latar belakang, membuat akses informasi lebih terbuka, dan pelatihan agar pendidik dapat meningkatkan kompetensinya.

Ekonomi

1. Membuat merk lokal untuk produk lokal di pasar tradisional yang membantu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal dan menciptakan harga yang kompetitif bagi masyarakat.
2. Pengembangan kapasitas kaum muda untuk menambah jumlah wirausaha, pekerja profesi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM )
3. Memperjelas karakter perekonomian, Menimalisir dampak-dampak diskriminasi ekonomi, mencakup kesempatan berusaha dan peningkatan taraf hidup.

Politik      

1. Meningkatkan supervisi terhadap hak-hak konsumen di pasar tradisional
2. Memperjelas regulasi soal persaingan usaha untuk mencegah monopoli ekonomi, dan menyediakan subsidi yang terukur untuk menahan laju inflasi.
3. Perlindungan hak-hak petani dan pengusaha kecil menengah
4. Perbaikan regulasi layanan kesehatan
5. Pemberdayaan media digital instansi pemerintah untuk fungsi aksesibiltas informasi mengenai kebijakan pemerintah dan transparansi.
6. Keterlibatan pemuda dalam pengambilan kebijakan
7. Pemerintah harus mengawasi masuknya organisasi yang berkaitan dengan premanisme kedalam institusi pendidikan
8. Pemerintah dan institusi pendidikan diharapkan dapat bersinergi utuk mengembangkan program pendidikan politik partisipatif dan interaktif bagi masyarakat & kaum muda.
9. Pelayanan publik bersifat digital ( e-government)
10. Membuka ruang dialog stakeholder dengan masyarakat dan kaum muda (ded)

{adselite}