MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Terkait dana bagi hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk Provinsi Sumsel dipastikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman, akan cair pada akhir bulan ini. Kisaran dana itu sendiri senilai 800 milyar rupiah.
Dikatakan Mukti, besaran dana DBH tersebut sekitar 800 milyar. Meski demikian, menurut dia, pihak pemerintah pusat menghendaki dari awal tahun pekerjaan yang bersifat pembangunan atau biaya langsung segera bergerak.
“Saya belum tahu persis besaran nilai uang DBH tersebut, kemungkinan sekitar 800 milyar. Dan itu artinya dengan dana yang ada kita sudah bisa bergerak,” ungkapnya.
Masih kata Mukti, walaupun demikian dana bagi hasil migas tersebut akan dikirim secara transper namun tidak sekaligus.
”Saya dengar bahwa di APBN, anggaran itu sudah tersedia,” ucap dia.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, menilai Pemerintah Pusat dinilai cenederung lamban dalam mengeluarkan DBH migas.
Padahal, meski bukan daerah penghasil minyak, Kota Palembang memiliki hak terhadap DBH Migas tersebut, yang diketahui mencapai Rp 200 miliar untuk setiap tahunnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, M Zulfan menilai karena pada tahun lalu hutang dana bagi hasil tesebut kepada Pemkot Palembang, mencapai Rp 50 miliar.
“Bahkan, hingga saat ini sejak triwulan ke IV pemerintah pusat belum hutang DBH Migas yang nilainya mencapai 50 milyar,” ungkapnya.
Pihaknya sangat berharap jika hutang tersebut segera dibayarkan pada tahun ini. Dan memang Pemkot Palembang tidak mengetahui dengan pasti apa alasan Pemerintah Pusat hingga saat ini dana migas belum dicairkan, biasanya dana yang dicairkan selalu tepat waktu, oleh karena itu pihaknya berharap tahun ini tidak ada lagi keterlambatan pencairan.
“Untuk dana migas sama dengan tahun lalu yang mencapai Rp 200 miliar, dana tersebut sangat penting bagi keuangan daerah,” kata Zulfan.
Zulfan menuturkan, keterlambatan pembayaran dana migas tersebut oleh Pemerintah Pusat, sangat mengganggu keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang. Karena program pembagunan fisik seperti jalan dan sebaginya menjadi terhambat, sehingga banyak program yang belum optimal karena belum dicairkannya dana tersebut.
“Imbas dari belum dibayarknnya DBH Migas oleh pusat, mengakibatkan banyak kegiatan yang belum berjalan dengan optimal, karena tidak ada dana. Untuk itu Pemkot sangat berharap dana tersebut segera dicairkan dalam waktu dekat,” tutupnya. (AD)