MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang mejadi persoalan ditengah-tengah masyarakat selama ini akan menjadi agenda khusus Asosiasi Advokat (Pengacara) Indonesia (AAI) Wilayah Kalteng ke depan. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat AAI, Muhammad Ismak usai melantik pengurus DPD dan DPC AAI Kalteng Sabtu (20/02/2016).
“Kenapa teman-teman AAI memengangkat permasalahan kepastian hukum akan kepemilikan tanah, karena menuru mereka hal ini penting untuk diangkat dan disoroti. Karena ini merupakan permasalahan yang selalu dirasakan oleh masyarakat dan perlu adanya solusi peyelesaian” jelas Ismak di Hotel Aquarius Palangka Raya.
Dia tidak menepis peranan seorang pengacara dalam mencari dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi sebaiknya Advokat tidak menjadi makelar kasus dan menjunjung tinggi kode etik pengacara.
“Masyarakat yang memerlukan jasa pengacara, bukan pengacara yang menjadi biro-biro jasa. Inilah kenapa AAI diminta untuk lebih mengedepankan etika dan menjunjung tinggi kode etik seorang advokat,” ujarnya menambahkan.
Sementara Dewan Kehormatan Pusat AAI, Tjandra Sridjaja Pradjonggo menilai permasalahan tumpang masalah tanah dan lahan sudah barang tentu harus diselesaikan dengan adanya kepastian hukum yang berasas keadilan.
“Artinya kepastian hukum ini memenuhi rasa keadilan. Kalau lahan atau tanah memiliki sertifikat lebih dari satu dan salah satunya palsu maka kembali lagi harus didukung oleh warkah yang dikeluarkan lurah baru dan lurah lama,” jelasnya.
Dia memastikan tidak ada BPN yang mengeluarkan sertifikat tanpa didasari dengan warkah yang ada. Kalau BPN mengeluarkan sertifikat tampa didasari warkah, maka BPN akan menanggung resiko dengan sanksi pidana.
Dirinya memandang permasalahan tumpang tindih berkas kepemikan akan tanah lebih disebabkan kurang teliti dan cermat di dalam menerbitkan dokumen atau ada niatan untuk mengambil keuntungan tertentu.
“Mereka yang puya etiket yang tidak baik dan berniat merampas hak seseorang, biasanya biayanya bisa lebih tinggi lagi dan lebih mahal. Disinalah peran serta aparat penegak hukum, aparat harus tegas menindaklanjuti permasalahan yang terjadi,” tukasnya menambahkan.
Dilain sisi Ketua DPD AAI Kalteng, Sukah L.Nyahun dikonfirmasi usai dilantik mengatakan, banyaknya permasalahan singketa tanah seperti tumpang tindih hak kepemilikan yang jelas.
“Kenapa kami mengangkat persoalan ini, karena kami menganggap selama ini masyarakat banyak menghadapi persoalan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat,” ujar Sukah diwawancarai.
Dia juga menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar bisa bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan terjadinya sengketa tanah baik orang perorangan ataupun dengan pihak perusahaan.(Arliandie)
Editor: Raudhatul N.