MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemprov Kalteng menyatakan ketidaksiapan dan menunda penandatanganan kerjasama peluncuran Program Lestari dan Program Taman Nasional di Palangka Raya yang diprakarsai oleh USAID milik Amerika Serikat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias dalam acara Penandatanganan dan Peluncuran Program Lestari dan Program Taman Nasional di Palangka Raya, Kamis (07/01/2015) di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng Jl. RTA Milono Kota Palangka Raya.
Alasan pemerintah melakukan penundaan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) serta peluncuran program USAID Lestari, menurutnya, ada beberapa hal-hal teknis yang perlu dicermati dan dipenuhi.
“Yang pertama terkait dengan regulasi, Gubernur Kalteng diberi rambu-rambu untuk tidak menandatangani kerjasama dengan pihak luar negeri. Rambu-rambu itulah yang patut kita cermati pemenuhanya,” ujar Siun Jarias dalam usai kegiatan.
Siun mengatakan, hal ini bukan suatu pembatalan kerjasama terhadap pemerintah asing, tetapi lebih tepatnya suatu penundaan sampai terpenuhinya rambu-rambu atau regulasi terkait hal tersebut. Memang menurut Siun, proyek besar yang melibatkan Amerika Serikat sangat luar biasa. Namun tentunya ada pengawasan dan melakukan pengawalan terhadap proyek yang nantinya hanya bermanfaat bagi kalangan nasional dan global dan tidak dirasakan oleh masayarakat lokal.
“Ini yang perlu kita garis bawahi dan kita kawal bersama. Kita berharap manfaatnya bukan hanya dirasakan secara global dan nasional saja tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh penduduk local sehingga seimbang. Jangan sampai wilayah Kalimantan Tengah menjadi tempat pelaksanaan proyek global dan nasional tanpa tau manfaat dan ideal yang dihasilkan bagi masyarakat local,” ujarnya menambahkan.
Dirinya menginginkan agar proyek ini disampaikan dengan terang benderang kepada masyarakat, katanya kembali, Kalteng sudah belajar banyak dengan kegiatan-kegiatan yang didanai dari lembagai-lembaga donator yang kadang-kadang pulang tanpa memberikan kesan yang memuaskan.
“Kita percaya Amerika merupakan negara yang besar dan saya menginnginkan agar program ini dimulai dengan baik serta bisa memberikan manfaat kepada semuanya,” pungkas Siun.
Pemerintah dearah juga mengharapkan agar tidak hanya Taman Nasional Sebangau dan Taman Tanjung Puting yang diperhatikan negara luar. Hutan di luar yang dikawal oleh masyarakat selama ini seperti hutan adat yang ada di pedalaman penting untuk didukung terutama serangan dari insvestasi.
Disisi lain, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Agus Justianto menjelaskan, untuk menjaga adaya perubahan iklim seperti pemanasan global tidak hanya dilakukan oleh negara-negara berkembang, akan tetapi juga ada komitmen dari negara lain seperti Indonesia.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung adaya kerjasama ini untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat. Untuk itu kami sangat menghargai adanya program-program khusnya di Kalteng dan kami berharap adanya keterlibatan dari semua pihak sehingga upaya benefit ini dirasakan oleh semua pihak termasuk masyarakat adat,” ujarnya menambahkan.
Agus menyadari selama 5 tahun terakhir, memang tidak dirasakan, namun kedepanya akan ada pengaturan-pengaturan guna menghindari permasalahan-permasalaan yang timbul di kemudian hari. Pemerintah pusat kata Agus, sepakat dengan yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng yakni perlu adanya kajian kembali.
“Terutama memberikan komitmen terhadap semua pihak dari proyek yang dilaksanakan antara Negara Indonesia dan Amerika termasuk kepentingan masyarakat adat di lapangan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kedubes Amerika Serikat (AS), Brian McFeeters yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengaku tidak ada kerjasama dari Amerika Serikat yang tidak mendapat persetujuan dari Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.