MENARAnews, Opini – Aksi biadab para teroris di Gedung Sarinah, Jl. Thamrin, Jakarta, siang hari ini (14/01/16), menjadi bukti tak terbantahkan bahwa radikalisme dan terorisme masih merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan sekaligus bahaya yang jelas keberadaannya (a clear and present danger) di Indonesia.
Oleh sebab itu, sikap yang satu dari bangsa ini untuk melawan radikalisme dan aksi terorisme tak dapat ditawar-tawar lagi jika NKRI ingin tetap dipertahankan keberadaannya.
Drama selama lebih kurang satu jam aksi terorisme dan penumpasannya oleh aparat Polri, yang disaksikan langsung oleh publik dan direkam oleh media dan media sosial, harusnya menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Respon Polri, hemat saya, cukup cepat dan efektif dalam menghadapi ancaman para teroris yang berjumlah 7 orang, sehingga eskalasi kekerasan, jumlah korban dari publik maupun aparat, serta kerusakan properti tidak seperti yang terjadi di Paris atau Istanbul. Menurut berita resmi, 5 teroris tewas, 3 diantaranya melalui aksi bunuh diri dan 2 tewas setelah terjadi tembak-menembak dengan anggota Polri. Korban sipil tercatat 2 orang tewas dan belasan luka-luka baik berat maupun ringan. Termasuk korban luka-luka adalah dari anggota Polri sendiri. Jumlah korban, tewas dan luka-luka, sebanyak 24 orang
Kendati demikian, Pemerintah tetap harus bekerja lebih keras dalam penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang, dan perlu meningkatkan kapasitas personel aparat dan dukungan peralatan dan keahlian. Di samping itu yang tak kalah penting adalah meningkatkan program deradikalisasi di kalangan masyarakat sipil, agar pendekatan kekuatan keras dan lunak (hard and soft power) dapat bersinergi dengan baik. Yang disebut terakhir itu terkait dengan penggalangan kekuatan masyarakat sipil agar tidak mudah terkontaminasi dan terbujuk serta mendukung ideologi radikal yang menggunakan jalan kekerasan seperti penyebaran kebencian dan aksi teror.
Pernyataan Presiden Jokowi (PJ) dalam merespon aksi teror di Sarinah hari ini, dapat dijadikan landasan prinsipil dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Beliau menyatakan bahwa “negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini.” Kendati PJ tidak secara langsung menuduh suatu kelompok yang bertanggungjawab dalam aksi ini, tetapi saya kira publik dan rakyat Indonesia sudah sama-sama tahu bahwa para pelaku aksi teror ini tidak akan jauh-jauh dari para pelaku teror sebelumnya seperti yang terjadi di Bali pada 2001 dan 2005, di Jakarta pada 2005, di Cirebon, di Solo, dan lain lain. Kalaupun kini ada kemungkinan keterlibatan ISIS, hal itu juga bukan suatu kemustahilan, namun pada hakekatnya mereka memiliki tujuan sama: hancurnya NKRI.
Tentu saja masih akan ada pihak-pihak yang mencoba membela baik langsung atau tidak langsung dan/atau meremehkan arti peristiwa ini. Demikian juga akan muncul distorsi informasi dengan menyebarkan berita hoax dan atau teori konspirasi sehingga fakta terjadinya aksi teror lantas disembunyikan menjadi “pengalihan isu”, “rekayasa asing”, dan sebangsanya. Kita berharap nalar yang sehat dan komitmen terhadap NKRI akan menjadi modal dasar dalam menyikapi ancaman dan bahaya radikalisme dan terorisme. Terutama para penyelenggara negara harus benar-benar memahami bahwa keberadaan dan kelestarian NKRI sedang dipertaruhkan dalam perjuangan melawan bahaya tersebut.
Oleh:
M.A.S Hikam
Vice Rector IV (Research & Cooperations) President University, Kota Jababeka, Cikarang, Jabar
Â
Â