MENARAnews, Jayapura (Papua) – Solidaritas korban Pelanggaran SKP HAM Papua, mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk lebih fokus terhadap wabah virus yang menyerang masyarakat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
“Bahwa kasus ini belum pernah terjadi di Kabupaten Nduga, setelah adanya virus ini sekitar 54 orang balita meninggal dunia di Distrik Mbua kabupaten Nduga dan kasus ini masih misterius, kata Paneas Lokbere selaku kodinator SKP HAM saat ditemui di Kantor Kontras Padang Bulan Kota Jayapura, Jumat (15/1/16).
Dikatakan, hal yang diharapkan adalah agar pemerintah dapat mengungkap kasus kematian tersebut.
“Harapan saya agar Kemenkes RI dan pemerintah Provinsi papua mampu mengungkap masalah kematian balita dan harus ada pihak yang bertanggungjawab, ujarnya.
Hal senadah juga disampaikan oleh akademisi UNCEN Marinus Young. Pemerintah menyimpulkan kasus kematian bayi disebabkan virus yang menjangkit pada hewan-hewan peliharaan kemudian menular ke tubuh manusia. Hasil laboratorium atas sampel-sampel dari binatang yang telah terjangkit virus dan bahkan sampel dari salah satu bagian dari organ manusia harus betul-betul di publikasikan.
”Pemerintah harus berani mempublikasikan secara terbuka kepada kami karena saya mencurigai virus ini dibawah oleh oleh orang luar dan diletakkan pada tumbuhan dan hewan yang ada di Distrik Mbua.”
Hal ini disebabkan adanya perubahan iklim dan virus kemudian menyebar dan menimbulkan gangguan pernafasan baik pada hewan maupun manusia.
“Saya curiga virus ini didatangkan dari luar Distrik Mbua dan virus ini sengaja dibawah ke Distri Mbua untuk menyebabkan kematian yang signifikan dan untuk membunuh etnis asli Papua dan ini salah satu wujud oprasi sclandistene dari negara untuk menghilangkan dan memusnahkan kekuatan OPM yang ada di pegunungan karena Papua merupakan salah satu daerah operasi, ujarnya. (surya).
{adselite}