spot_img

Penggunaan Anggaran Pilkada Kalteng 2015 Hanya 75,64 Persen

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Ketua Komisi Pemiliah Umum (KPU) Provinsi Kalteng, H.Ahmad Syar’i menyampaikan penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015 hanya sekitar 75,64 persen atau Rp.103,62 Miliar dari anggaran yang disiapkan sebelumnya Rp.137 Miliar.

“Penggunaan anggaran Pilkada 2015 baik fisik atau keuangan digunakan 75,64 persen (Rp.103,62 Miliar.red) dan masih ada tersisa anggaran,” ujar Syar’I, Senin (18/01/2015) dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi DPRD Provinsi Kalteng.

Syar’i menjelaskan total anggaran pelaksanaan Pilkada yang disetujui sebelumnya sebesar Rp.145 Miliar dengan rincian anggaran di tahun 2015 sebesar Rp.137 Miliar dan Rp.7,8 Miliar dianggarkan di tahun 2016 jika terjadi permasalahan hukum.

Sedangakan untuk anggaran Pilkada susulan yang diajukan ke Pemerintah Daerah, kata Syar’i sekiar Rp.12,93 Miliar yang nantinya digunakan untuk membiayai Pilkada di Kotim, penyampaian dan pencetakan Formulir C6 atau surat pemberitahuan dan distribusi logistik serta honorer PPK dan PPS.

“Terkait sosialisasi, nantinya difokuskan beberapa poin yakni sosialisasi tanggal pemungutan suara pada 27 Januari 2016. Pada tanggal itu aktivitas perkantoran diliburkan termasuk perusahaan. Kemudian sosialisasi dua pasangan calon yang ikut dalam Pilkada, ” ujar Syar’i

Dia menegaskan Formulir C6 bukan merupakan undangan tetapi hanya surat pemberitahuan karena menurutnya banyak masyarakat yang beranggapan C6 adalah undangan sehingga sebagian masyaraka yang tidak mendapat formulir tersebu merasa tidak perlu hadir dalam pemungutan suara.

Dengan adanya penundaan selama lebih kurang 1,5 bulan tentunya menurut Ketua Komisioner ini meyakini ada perubahan daftar pemilih dengan berbagai alasan seperti pindah, meninggal dan lain sebagainya. Tetapi Pihak KPU Provinsi Kalteng tidak dapat menambahkan data pemilih baru ke DPT yang sudah ditetapkan.

“Warga yang tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih dengan menggunakan KTP yang sesuai dengan Domisili dan datang ke TPS setelah jam 12.00 WIB,” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi A, Zainal Akim meminta agar KPU Provinsi Kalteng melaporkan setiap penggunaan anggaran dalam bentuk tulisan. “Ya kita hanya minta laporan itu disajikan dalam bentuk tulisan,” ujar Fraksi Gerindra ini.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi A Fraksi Demokrat Surya Sako mengatakan, seharusnya KPU Provinsi Kalteng melaporkan penggunaan anggaran tahun 2015, sebelum mengajukan anggaran baru.

“Seharusnya diaudit dulu anggaran yang lama, dan tentuya perlu adanya legalitas penggunaan anggaran yang diajukan dalam pelaksanaan Pilkada Susulan. Kita juga menyangkan Pilkada Kalteng tertunda,” tutupnya. (Arliandie)

Editor : Raudhatul N.

 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles