MENARAnews, Medan (Sumut) – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menganggap pengusiran Eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat tidak sesuai prinsip-prinsip HAM dan amanat UUD 1945 Pasal 28(e) tentang kebebasan untuk memeluk keyakinan tertentu.
Koordinator KontraS Sumut Herdensi Adnin mengatakan negara harusnya melindungi dan memberikan solusi dan perlindungan terhadap Eks Anggota Gafatar. Dia menganggap pemulangan anggota gafatar dari Kalimantan adalah bentuk ketidakmampuan negara dalam melakukan perlindungan.
“Pemulangan Eks anggota Gafatar ke kampungnya masing-masing menunjukkan bentuk ketidakmampuan negara dalam melindungi warga negaranya,” katanya saat konferensi pers di Sekretariat KontraS Sumut, Jalan B. Katamso, Gang Bunga No 2, Rabu (27/1/16).
Seharusnya, lanjut Herdensi, Anggota Eks Gafatar bercocok tanam di Kalimantan merupakan pilihan mereka sehigga negara harusnya menghargai pilihan mereka.
“Negara tidak boleh membiarkan terjadinya praktek diskriminasi terhadap warga negara, apalagi terlibat pada praktek diskriminatif tersebut. Negara tidak boleh membiarkan sekelompok orang melarang, menghalang-halangi, mengancam dengan kekerasan setiap individu untuk memilih pekerjaan, mendiami dan bertempat tinggal lokasi dalam wilayah hukum indonesia, apalagi terlibat dalam perampasan hak milik (properti) individu atas alasan suku, agama, ras, dan antar golongan,” jelasnya.
KontraS Sumut juga mengecam pembakaran yang dilakukan massa terhadap pembakaran pemukiman Eks Anggota Gafatar. Mereka meminta pemerintah melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembakaran. Pemerintah juga harus memperlakukan semua Eks Anggota Gafatar sebagai korban kekerasan.
“Pemerintah harus memperlakukan semua anggota gafatar sebagai korban kekerasan dan diskriminasi, yang membutuhkan intervensi maksimal dari negara,” pungkasnya. (yug)
{adselite}