spot_img

Gafatar Diminta Kembali Ke Jalan Yang Benar Atau Berhadapan Dengan Pemerintah

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemprov Kalteng akhirnya mengambil langkah tegas terkait keberadaan dan aktivitas anggota Eks. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pemerintah daerah setempat sudah bulat untuk menolak organisasi yang dinilai sesat dan menyesatkan tersebut.

“Kita perintahkan bupati dan walikota segera melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dengan menanyakan kepada Eks Anggota Gafatar mau kembali ke jalan yang benar atau tidak. Jika tidak mau, maka mereka (Eks Gafatar, red) akan berhadapan dengan pemerintah,” ujar Pj.Gubernur Hadi Prabowo usai Rapat Tertutup Antisipasi terhadap Keberadaan dan Aktivitas Pengikut Ormas Gafatar, Kamis (21/01/2016) di Aula Eka Hapakat Kota Palangka Raya.

Sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus melakukan langkah antisipasi. Dirinya meminta agar malam ini, instruksi untuk melakukan pembinaan sudah sampai ke bupati dan walikota yang ada di Kalteng.

Pertama akan kita tanyai terlebih dahulu Eks Anggota Gafatar, apakah akan kembali ke jalan yang benar atau tidak. Jika ingin kembali maka akan diterima, tetapi jika tidak saya justru kuatir masyarakat akan bertindak sendiri,” ujarnya kembali.

Berdasarkan hasil pantauan pemerintah daerah, masyarakat di beberapa wilayah seperti Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Palangka Raya berencana melakukan pengusiran terhadap Ormas tersebut, sehingga apabila tidak diantisipasi dikuatirkan akan terjadi hal di luar kendali.

Menurut Hadi, adapun penyimpangan yang dilakukan organisasi tersebut yakni ingin mendirikan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun saat ini, Gafatar masih memasuki tahap hijrah (berpindah) ke daerah-daerah termasuk Kalteng.

Konsep pembentukan negara menurut Gafatar harus melalui beberapa tahapan seperti hijrah, tahapan perang dan lainya. Memang yang menjadi acuannya adalah agama Islam tapi orang-orang yang terlibat di dalamnya bukan hanya Islam,” ucap Hadi menambahkan.

Dirinya juga kuatir pelaksanaan Pilkada Kalteng tanggal 27 Januari 2016 nanti terganggu dan tercemar akibat masalah tersebut. Seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat disana, kata Hadi melakukan pengusiran anggota Gafatar dengan cara membakar.

Di lain Pihak, Kepala Badan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng, H. Nurul Edy hanya mengatakan, Kesbangpol beserta Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD), dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalteng segera melaksanakan tugas yang diinstruksikan oleh Pj.Gubernur.

Kita akan laksanakan segera, kalau surat perintahnya sudah ditandatangani Pak Pj.Gibernur, malam ini kita akan fax langsung ke daerah-daerah,” tukas Edy. (Arliandie)

Editor : Raudhatul N.

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,043PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles