MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kekecewaan atas penundaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Desember 2015 lalu, diutarakan oleh pasangan calon nomor urut dua Willy-Wahyudi yang didukung PDI Perjuangan, pasalnya akan merugikan masyarakat.
“Seharusnya Kalteng sudah melaksanakan pesta demokrasi namun karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan upaya-upaya hukum sehingga Pilkada ditunda,” ungkap Willy, Cagub Kalteng usai menandatangani kontrak rakyat bersama mahasiswa Unpar
Sebagai peserta Pilkada, pihaknya sangat menyesali apa yang terjadi saat ini karena seharusnya Pilkada dilakukan serentak pada 9 Desember lalu. Hal ini ungkapnya juga disebabkan oleh upaya hukum KPU RI terkait pencalonan pasangan nomor urut tiga.
“KPU yang seharusnya mereka pelaksana dalam pilkada justru melakukan upaya hukum, walaupun kita tahu itu merupakan hak, tetapi menurut kami harus sesuai dengan koridor yang sesuai dan harus perhitungkan, jangan sampai merugikan negara, Pemerintah Kalteng, merugikan rakyat dan tentunya merugikan ketiga pasangan calon yang seharusnya melaksanakan pesta demokrasi,” ucap Willy di hadapan Media dan Mahasiswa, Sabtu (19/12/2015).
Lanjutnya, kita tahu Pemilu serentak itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan Pemilu dilaksanakan bulan desember 2015, dan kalau nanti digeser 2016 tentunya harus ada payung hukum yang jelas supaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng ini tidak cacat hukum.
“Inilah yang kita sayangkan dan menjadi pelajaran bagi rakyat indonesia bagi KPU juga bagi kita semua, dengan adanya penundaan ini pasti ada banyak hal yang merasa dirugikan, namun Willy-Wahyudi apapun keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara tentu ada dasar hukumnya kami siap menghargai itu dan kami juga siap ikut dalam pemilu yang kabarnya dilaksanakan pada 2016,” tukasnya.
Harapan mantan anggota DPR RI ini agar penyelenggaraan Pemilu lebih cepat dilakukan tetapi pihaknya juga tetap menunggu keputusan KPU.
“Yang paling penting KPU benar-benar melaksanakan tugasnya, karena kita melihat beberapa waktu lalu, dimana partisipasi masyarakat yang ada di Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai contoh apa yang sudah dilakukan KPU Kalteng, hanya kurang lebih 50% yang ikut melakukan hak pilihnya berarti tugas dari KPU ini bisa kita katangan belum sangat-sangat belum memenuhi kinerja yang bagus,” tegasnya.
Harusnya yang namanya demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur bisa lebih bagus dari itu. Pihaknya juga mengingatkan yang terlibat jangan memain-maikan hak rakyat, karena pada Pilkada Kotim didapat banyak undangan pemungutan suara yang sengaja tidak disampaikan.
“Kami meminta kepada aparat pemerintah baik itu TNI, Polri, Kejaksaan, dan KPK, untuk melakkukan pengawasan termasuk lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan Pilkada ini untuk mengambil bagian supaya pemilu Kalteng ini benar-benar berjalan dengan demokratis, baik, sehingga terpilihnya pemimpin sesuai dengan hati nurani masyarakat kalteng,”ujarnya.
Saat ditanya, apakah pihaknya kuatir dengan partisipasi masyarakat dengan penundaan pemilukada tersebut ? “Sangat kuatir, karena saat ini sedang liburan, dan memang saat-saat seperti ini adalah waktu yang sangat genting sehingga mereka menggunakan hak mereka untuk berlibur, kemudian hak untuk memilih tentu diabaikan karena memang gara-gara tertunda ini,” katanya.
Menurutnya juga kinerja KPUD selama ini sangat kurang baik, sebab salah satu bukti adalah berkurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya di pesta demokrasi.
“Kita juga sangat menyayangi partisipasi pemilih masyarakat Kalteng itu sangat rendah, berarti kinerja KPUD dan yang termasuk dalam peneyelenggaraan kinerjanya tidak berhasil utnuk membuat pesta demokarasi ini menjadi pesta demokrasi yang betul-betul sukses,” katanya. (Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.