MENARAnews, Medan (Sumut) – Sejumlah sebelas rang anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 kembali diperiksa oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mako Brimob Poldasu, Jalan Wahid Hasyim Medan, Senin (14/12).
Selain anggota dewan, lembaga antirasuah ini juga memeriksa staf dewan dan pegawai Pemprov Sumut terkait kasus suap interpelasi yang menetapkan Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan lima anggota dewan menjadi tersangka.
Sejumlah penyidik KPK tiba di Mako Brimob pukul 12.00 WIB dengan mobil Kijang Innova hitam BK 1928 QY dan warna silver BK 1532 ZM. Beredar informasi ada 14 penyidik KPK yang datang memeriksa sejumlah saksi selama satu pekan mendatang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, 11 orang yang diperiksa adalah tiga anggota DPRD Sumut yakni Zeira Salim Ritonga (Fraksi PKB), Muhammad Nezar Djoeli (Fraksi Nasdem) dan Zulfikar (Fraksi PKS). Kemudian, Fahrizal Dalimunte (staf Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Indra Alamsyah), Rasadi (staf Ajib Shah Ketua DPRD Sumut), Sumarno (staf Fraksi Golkar), Tulus (staf anggota DPRD Sumut, M Affan Lubis) dan Kabag Hukum Sekwan DPRD Sumut, Benny Meraldy. Sedangkan dari pegawai Pemprovsu yakni staf Biro Umum Pemprovsu yang juga sekretaris pribadi Gatot, Fajar Arifianto dan Pelaksana Kabag Anggaran Biro Keuangan Pemprovsu, Agus Purwanto serta pihak swasta, Zulkarnain.
Anggota DPRD Sumut, Muhammad Nezar Djoeli yang ditemui wartawan usai diperiksa, mengatakan dirinya sebagai saksi untuk lima tersangka yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap interpelasi yakni Ajib Shah, Saleh Bangun, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga.
“Saya diperiksa dari pukul dua siang, untuk menjadi saksi lima tersangka itu. Bakal ada lagi yang diperiksa, semua 72 anggota dewan yang baru akan diperiksa sampai satu minggu ini,” ucapnya.
Ia mengaku dirinya dan Partai Nasdem tak ada menerima suap yang diberikan Gatot Pujo Nugroho untuk membatalkan interpelasi terakhir pada 2015. Sebab, pihaknya yang paling mendukung dan tidak ada mencabut interpelasi.
“Nasdem tak ada menerima uang suap interplasi, karena kami yang terdepan untuk dilakukannya interpelasi. Nasdem termasuk yang tak mencabut interpelasi sampai titik darah penghabisan. Walaupun interpelasi batal, tetapi kami tak ada mengambil apa pun,” jelas anggota Komisi D DPRD Sumut ini.
Plt Humas KPK, Yuyuk Andriati membenarkan adanya penyidik KPK yang turun ke Medan untuk memeriksa sejumlah saksi, mendalami dugaan korupsi suap DPRD Sumut.
“Iya benar, ada pemeriksaan 11 orang untuk saksi GPN di Medan hari ini (kemarin-red),” katanya melalui pesan singkat kepada wartawan.
Dijelaskannya, ia tak takut diperiksa penyidik KPK karena merasa tak ada melakukan tindak pidana korupsi.
“Jadi untuk apa kita takut kalau tak ada melakukan kesalahan, kecuali kita berbuat, barulah kita lari diperiksa dan dikejar wartawan,” ujarnya sembari tertawa.
Ia berharap kasus korupsi yang mengobrak-abrik Sumut dapat diselesaikan sehingga DPRD Sumut dapat bekerja dengan baik. “Mudah-mudahan dengan diperiksanya anggota dewan yang baru-baru ini, akan memudahkan tugas KPK siapa yang terlibat terhadap lima tersangka. Kami juga berdoa agar kasus ini cepat selesai sehingga DPRD Sumut dapat bekerja enak ke depannya,” tuturnya.
Sementara itu, staf anggota dewan, Fahrizal Dalimunte mengatakan, ia diperiksa KPK tentang kasus interpelasi. Tetapi ia tak merinci pertanyaan yang diajukan KPK. “Tentang interpelasi saja, hanya itu,” jawabnya singkat.
Saat dicecar wartawan soal pembagian uang Rp30 juta untuk dibagikan kepada anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 terkait interpelasi, ia membantah ada menerima uang tersebut.”Tak ada saya terima uang itu,” katanya sembari berharap KPK terus memberantas kasus korupsi di Sumut. (GL)
{adselite}