MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Ketua Tim Pemenangan Paslon Sugianto Sabran – Habib Said Ismail (SOHIB), Abdul Razak mengatak KPU RI tidak dapat membatalkan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.
“KPU RI harus konsisten, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak sudah diatur dalam undang-undang. Dan jika tetap ditunda, KPU bisa saja digugat oleh pasangan calon yang merasa dirugikan. dan akan timbul saling gugat menggugat,” jelas Abdul Razak kepada awak media, Senin (07/12/2015) di Kantor Golkar Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya.
Dikatakan Razak, yang bisa membatalkan Pilkada hanya Kejjadian Luar Biasa (Force Majeur) seperti bencana alam dan lain sebagainya. Namun, dirinya mengaku memiliki keyakinan yang kuat Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Alasannya, ujar Razak, sampai detik ini putusan KPU RI yang menggugurkan salah satu pasangan calon masih belum berubah.
“Walaupun ada Putusan Sela dari PT TUN yang meminta keputusan KPU RI ditangguhkan, tapi keputasan tersebut belum final dan mengikat. Kita lihat, sampai dengan hari ini ada keputusan PT TUN sengketa antara penggugat Ujang Iskandar-Jawawi dan KPU RI ada dua kemungkinan tetap dilaksanakan dengan dua pasangan calon atau tidak,” tukas ketua DPD Golkar Kalteng itu.
Hasil gugatan ini nanti, lanjut anggota DPRD Provinsi Kalteng ini, mungkin saja KPU RI akan melakukan upaya Kasasi. Tentunya hasilnyapun tidak bisa mengubah jadwal Pilkada yang sudah ditetapkan karena masih ada upaya hukum yang lebih tinggi.
Razak juga mengatakan, Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI terhadap putusanya, sudah dianggap final dan mengikat serta segera dilaksanakan. Dengan keputusan DKPP RI yang dibacakan sebelumnya, dirinya mengharapakan KPU RI konsisten dan tetap melaksanakan Pilkada.
“Yang pertama kita opimis Pilkada tetap dilaksanakan, belum lagi surat suara untuk dua pasangan calon sudah didistribusikan dan tinggal menunggu keputusan, hari ini tinggal di distribusikan ke TPS-TPS. Kalau misalnya ada perubahan, jadi dua pasangan menjadi tiga pasang, jelas tidak mungkin,” tukas Razak menambahkan.
Jika Pilkada tetap ditunda, kata Razak lebih dalam lagi, pihaknya hanya menghimbau kepada masyarakat jangan cepat terprovokasi.
“Jika ditunda misalnya pilkada 2017 nanti, Kalteng akan merugi, karena tidak ada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang difenitif yang bisa melaksanakan kegiatan pembangunan, anggaran ratusan meliar yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak bisa digunakan dengan maksimal. Tentunya juga anggota Legislatif akan mempertimbangkan segala macam aspek-aspek kebijakan yang diambil,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.