MENARAnews, Medan (Sumut) – Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam pembenahan sistem transportasi. Proses ini untuk mengembangkan wilayah aglomerasi di Provinsi Sumatera Utara.
Wilayah aglomerasi yang masih menjadi fokus pemprovsu antara lain, Medan, Binjai, Deli serdang dan Karo. Pemerintah akan menyediakan sistem transportasi yang lebih efektif, efisien dan terjangkau, serta menyediakan sarana jalan tol.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu H T Erry Nuradi saat membuka Seminar Internasional Arsitektur, Teknologi dan Infrastruktur Perkotaan dan Pelatihan Sistem Transportasi Pintar Infrastruktur Perkotaan Mewujudkan Megapolitan Mebidangro yang digelar kampus Universitas Panca Budi Medan, Sabtu (5/12).
Turut hadir dalam seminar tersebut antara lain, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Dr H M Isa Indrawan, Direktur PT Pelindo I Ir Iman AS, M.Sc, Sekretaris Pelaksana Rekdtor Unpab Prof Dr R Hamdani Harahap, para pembicara yaitu Prof Julaimi Wahid B Arch, M Arch, PHD (Universitas Sains Malaysia), Ir Budi Faisal, MAUD, MLA, PH.D (Institut Teknologi Bandung), Assoc Prof Dr Muhammad Zaly Shah (Universitas Teknologi Malaysia).
“Kalau kita mau melihat daerah maju atau tidak, maka lihat saja sistem transportasi. Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana jalan di kawasan ini terus dikembangkan,” kata Erry Nuradi.
Dirinya menyebutkan jalan tol Medan -Binjai saat ini sudah mengalami progress yang cukup baik. “Insya Allah tahun 2016 beberapa sektor akan dibuka, yaitu sektor Megawati (Binjai), Diski dan Helvetia,” ujarnya.
Demikian juga pembangunan tol Kuala Namu- Tebing Tinggi saat ini prosesnnya terus berlanjut. Pada tahun 2017, tol Medan-Binjai akan terkoneksi ke seksi Tanjung Mulia, sehingga nantinya Binjai-Tebing Tinggi akan terkoneksi dengan jalan tol.
Mebidangro sebagai salah satu kawasan strategis nasional, pada Perpres Nomor 62 Tahun 2011, meliputi Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deliserdang dan sebagian Kabupaten Karo. Jumlah penduduk di kawasan ini cukup padat diperkirakan hampir separuh populasi Sumatera Utara berada di Mebidangro. Pertumbuhan penduduk pada wilayah perkotaan tentunya memberi dampak positif bagi perkembangan wilayah pinggiran sebagai tempat tinggal komuter atau pelaku perjalanan ulang alik. Namun di sisi lain juga memerlukan penyediaan sarana transportasi yang meningkat setiap tahunnya.
Besarnya potensi komuter di wilayah Mebidangro saat ini diperkirakan lebih dari 600 ribu orang per hari yang didominasi sepeda motor sebesar 56,6 persen, 19,3% mobil pribadi, angkutan umum 20,6% dan sisanya kendaraan lain. “Dengan melihat presentase ini tentu belum ideal, angkutan umum tentunya harus lebih dominan,” ujarnya.
Erry menjelaskan, jumlah penduduk terus bertambah, berikut semakin padatnya arus pergerakan barang dan orang. “Berdasarkan data Dispenda, satu hari ada 800 STNK baru di Sumut yang diterbitkan, sehingga satu tahun sekitar 200 ribu,” ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Erry, membangunan sistem transportasi sangat penting, dan dimasukkan secara khusus dalam RPJM nasional 2015-2019. Rencananya pen penggunaan kendaraan umum lebih banyak dimana saat ini hanya 23% dan direncanakan pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 32%.
“Tugas ini berat jika dibandingkan ruang fiscal pemerintah. Diharapkan ada sektor swasta yang bisa memberikan dukungan,” kata Erry.
Berdasarkan kajian pada wilayah aglomerasi mebidangro, penyiapan infrastruktur tidak bisa lagi dilaksanakan satu daerah secarah parsial atau sendiri-sendiri. Pemberian izin harus memperhatikan dampak sekitarnya dan arah pengembangan kota pada masa datang.
“Kita tidak dapat lagi bertumpu pada angkutan kecil, kalau di medan namanya angkot, dulu sudako. Kita sudah mulai berfikir dan merencanakan system transportasi yang terintegrasi baik seacra fisik memadai, jadwal jelas dan tariff yang terjangkau,” bebernya. Kalau ini dilakukan, lanjutnya, maka masyarakat akan lebih menyenangi menggunakan angkutan umum.
Pemerintah, katanya, terus mendisain system transportasi efektif, efisien dan hemat biaya, tenaga dan waktu serta ramah lingkungan. Baru baru ini sudah dioperasikan angkutan masal berbasil jalan yaitu Bus Rapid Transi (BRT) yang dikelola Perum Damri, sebagai tindak lanjut mou para kepala daerah. Selain tranportasi ada persampahan dan air bersih. Saat ini baru terlayani 70% oleh PDAM, diharapkan 100% sampa 5 tahun ke depan. (yug)
{adselite}