Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII

MENARAnews, Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution akhirnya kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid VII.

Dalam pengumuman paket kebijakan itu, Darmin didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan di Istana Negara, Jumat (04/11/2015).

Ada empat kebijakan yang diumumkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII, antara lain

  1. Perubahan izin investasi tiga jam. Kebijakan ini sejatinya telah diumumkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. Sebelumya izin investasi tiga jam, hanya dapat memuat empat izin investasi, dengan kebijakan ini, jumlah izin investasi tiga jam kini ada delapan.
  2. Pemerintah memberikan keringanan pajak penghasilan (pph) untuk karyawan yang bekerja di industri padat karya. Keringanan tersebut berlaku selama dua tahun dan bisa dievaluasi jika akan diperpanjang. Menyikapi kebijakan ini, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), sehingga wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya, dapat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan keringanan tersebut
  3. Pemerintah melakukan perubahan PP Nomor 18 tahun 2015 tentang PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu  atau daerah tertentu, yang disertai dengan pemberian tax allowance
  4. Percepatan dan pemberian kemudahan sertifikasi tanah rakyat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah dan memberikan dorongan terhadap perekonomian masyarakat

(ADF)

{adselite}

 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,036PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles