Masyarakat Papua Minta Peredaran Miras Ditutup

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ketua Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Papua, Tony Wanggai mengaku sangat mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua yang telah mengesahkan Perdasi No. 15 tahun 2013. Namun menurutnya, sejak Perdasi tersebut digulirkan, sejauh ini pemerintah daerah belum melakukan tindakan dari pengesahaan tersebut.

“Apakah karena PAD dari miras cukup tinggi dan membuat Pergub belum turun hingga saat ini. Aturan kita buat dan kalau tidak ada ketegasan sama saja tidak berarti,” katanya di Grand Hotel Abe Kota Jayapura, Kamis (10/12).

Selain itu, diakuinya sumber dari segala kejahatan adalah setan dan setan itu adalah  miras. Untuk itu, DPRP fokus pada pendidikan sesuai dengan amanat Otsus sebesar 30 persen. Sebelumnya, Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano sudah mengeluarkan Peraturan Walikota (perwal). Sejak perwal tersebut diterapkan, ada salah satu distributor miras yang berhasil di ciduk.

“Politik dan ekonomi sangat tinggi dan dilematis. Saya pikir hal tersebut kembali kepada umat manusianya sendiri untuk sadar,” ucapnya.

Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nusi sependapat dengan regulasi larangan peredaran miras di Provinsi Papua. Menurutnya, miras sudah cukup lama ada di Papua baik lokal maupun buatan pabrik, ia meminta kepada DPRP agar kembali menggelar rapat terkait ketegasan pelarangan miras dengan menghadirkan tokoh agama, dan masyarakat.

“Komunikasi bersama tentang peredaran miras di Tanah Papua agar di pastikan tutup,” tegasnya.

Menurutnya, orang Papua mati dengan berbagai cara, mati karena miras, mati karena pelayanan kesehatan yang lambat penanganan, mati karena HIV dan AIDS dan mati karena politik. Sehingga perlu adanya sinergitas antara masyarakat, TNI, Polri, dan pihak-pihak yang peduli akan kesehatan agar membeckup penjaulan miras agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu, perwakilan dari Gerakan Muda Nasional Indonesia, Safaria Gofiyai mengatakan pembahasan soal miras sejatinya harus diundang juga pihak keamanan dalam hal ini Polda maupun Pangdam sehingga pembicaraan ini bisa terarah. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan. Apakah dengan Perdasi maupun Pergub yang nantinya bakal diterapkan itu ada kesadaran atau tidak terhadap distributor miras dan konsumen. (Surya)

{adselite}

Comments
Loading...