MENARAnews, Padang (Sumbar) – Pembagian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang mendapat protes dari aliansi masyarakat Sumatera Barat cabang Kota Padang. Sejumlah masyarakat yang berasal dari Kecamatan Pauh, Kecamatan Padang Barat, dan Kecamatan Lubuk Palinggam mendatangi Kantor Baznas dan Kantor DPRD Kota Padang.
Menurut Anif Bakri (Wakil Ketua DPC LPM Padang Barat), demo tersebut dilakukan untuk menuntut penghentian pembagian zakat karena penyaluran zakat tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan aturan syariat yang ada. Pembagian zakat yang dilakukan Baznas hanya ditujukan untuk golongan tertentu sehingga tidak dapat menyentuh lapisan masyarakat.
“Masyarakat datang ke Baznas agar Baznas membagikan zakat seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media massa di Koran.” Ujar Emyasir Koto (Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari Kecamatan Pauh).
Masyarakat diterima oleh Baznas dan melakukan audiensi bersama perwakilan masyarakat. Audiensi tersebut dipimpin oleh Siril Firdaus (Wakil Ketua IV Baznas bidang Administrasi SDM dan Umum).
“Pembagian zakat yang dibagikan oleh Baznas mulai tanggal 1 s.d 8 Desember 2015 diberikan kepada pegawai honorer Pemko di Pasar maupun petugas kebersihan dalam rangka HUT KOPRI. Baznas tidak ada kesengajaan untuk memilih kelompok tertentu dalam membagikan zakat karena Baznas bekerja sesuai SOP yang ada. Apabila ada masyarakat belum mendapatkan zakat, berarti masyarakat tersebut belum datang ke Baznas untuk mengajukan proposal,” ujar Siril Firdaus Jumat (4/12/2015).
Agus Salim (Anggota Baznas Kota Padang) menjelaskan, pihak Baznas tidak pernah tidak pernah memberitakan ke media terkait pembagian zakat, sehingga tidak mengetahui mengapa berita tersebut bisa sampai ke media massa.
Selanjutnya, Aliansi Masyarakat Sumbar Cabang Padang mendatangi Kantor DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pembagian zakat yang dianggap dipolitisir. Para pengunjuk rasa diterima oleh Zulhardi Z latif (Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang) dan meminta DPRD Kota Padang untuk mengaudit dan menghentikan pembagian zakat.
DPRD Kota Padang akan memanggil perwakilan Baznas untuk mengklarifikasi masalah tersebut dan akan meminta Baznas menghentikan pembagian zakat sampai masalah tersebut terselesaikan. (INS)
{adselite}