MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kondisi para buruh yang terkena PHK oleh PT Agro Lestari sentosa (ALS) di Jl Badak Palangka Raya mendapat kunjungan dari Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI Jakarata. Kedatangannya kesini atas informasi yang diperoleh dari Korwil KSBSI Kalimantan Tengah bahwa kondisi para buruh di pengungsian semakin memperihatinkan dan belum mendapatkan titik terang atas tuntutannya ke pihak perusahaan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Dewan Eksekutif Nasional (KSBSI) Parudian Senturi, bahwa kedatangannya untuk memperjuangkan hak para buruh yang selama ini belum didapatkannya.
“Kami mendapatkan informasi dari Korwil KSBSI kalimantan tengah bahwa ditemukan persoalan antara prusahaan PT Agro Lestari Sentosa (ALS) dengan karyawannya, kami juga menerima ada bentuk-bentuk pelanggaran normatif, dan sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana di daerah,” ucapnya saat diwawancarai MENARAnews di pengungsian, Rabu (9/12/2015).
Pihaknya juga merasa kecewa dengan pihak instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalteng, sebab selama buruh tersebut berada di pengungsian yakni tiga bulan tidak mendapatkan perhatian pemerintah.
“Dari informasi yang kami peroleh juga bahwa Disnakertrans Kalteng tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengayom, karena kami menemukan pelanggaran seperti Tunjangan Hari Raya (THR) tidak dibayar dan kesehatan karyawan diabaikan,” ungkapnya.
Lanjutnya, masalah tersebut sebenarnya dapat mencoreng nama baik daerah, apalagi bila terdengar hingga nasional bahkan Internasional. Namun, tidak ada itikad baik dari dinas tersebut.
“Kami disini selaku pimpinan nasional akan terus mendukung dan mendorong, bagaimana ini dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan duduk bersama untuk menemukan jalan keluarnya,” katanya.
Pihaknya juga akan membawa kasus ini hingga ke tingakat nasional dan akan menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Karena ini bentuknya kasus pelanggaran maka kami akan upayakan ini kepada pihak terkait melalui kementrian, dan pihak terkait yang ada di Jakarta, kami minta mereka turun untuk melihat situasi ini,” tukasnya.
Sejauh ini tindakan yang sudah dilakukan oleh KSBSI Pusat dalam memperjuangkan hak para buruh tersebut dengan cara melayangkan surat kepada pihak Komnas Ham sebab dalam kasus ini ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia.
“Bahkan kami sudah melayangkan surat kepada Komisi Perlindungan Hak asasi Manusia (Komnas Ham) dan juga pihak kementrian, maksud surat tersebut bukan untuk memperkeruh keadaan namun kami meminta semua aturan bisa berjalan,” terangnya.
Bahkan bila tidak ada upaya penyelesaian di tingkat daerah, maka pihaknya akan melaporkannya hingga tingkat nasional bahkan ketingkat internasional.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil Kalteng Karliyansyah, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pihak KSBSI pusat dalam pennyelesaian maslah tersebut.
“Dengan Dukungan dari KSBSI pusat untuk menjadi jembatan dalam mengkoordinasikan kepada pihak pemerintah pusat, diharapkan permasalahan buruh yang sudah tiga bulan tanpa kejelasan ini bisa segera tuntas,” harapnya. (Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.