MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten di Sumsel, yakni OKI, OKU, OKUT, Muratara, PALI, Mura, dan OI tanggal 9 Desember 2015 ini. Jika ada serangan fajar (memebagikan uang ke warga) yang dilakukan salah satu calon, penindakannya merupakan wewenang Panwaslu.
Hal itu ditegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Iza Fadri, Jumat (4/12) di Mapolda Sumsel.
Menurut Kapolda, serangan fajar dalam Pilkada diduga dapat saja dilakukan salah satu pasangan calon untuk memenangkan Pilkada serentak. Dari itulah untuk mengantisipasinya serta tindakan tegas merupakan wewenang dari Panwaslu bukan kepolisian.
“Kalau Polda Sumel dan jajaran hanya melakukan pengamanan untuk menjaga Kamtibmas dan kelancaran jalanannya Pilkada. Untuk serangan fajar itu wewenang Panwas dalam Pilkada serentak ini dan kita hanya melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga menggangu jalannya Pilkada,” ungkapnya.
Kapolda juga mengutarakan, dalam pengamanannya Polda Sumsel menurunkan sekitar 4 ribu lebih personel yang dikerahkan ke lapangan, serta 4 ribu personel yang disiagakan untuk cadangan.
“Gelar pasukan sudah dilakukan pagi tadi dengan demikian semua personel telah di BKO ke setiap Polres hingga dalam pengamannya setiap personel akan berada dibawah komando dan perintah Kapolres setempat,” tandasnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova sebelumnya telah mengungkapkan, dalam pengamanan Pilkada serentak di Sumsel Polda Sumsel juga mengerahkan personel Berimob dari Detasemen A, Detasemen B, dan Detasemen C.
“Dalam pengamanan Pilkada ini, Muratara dan PALI menjadi perhatian kita (Polda Sumsel), karena di daerah tersebut baru pertama ini melakukan Pilkada. Meskipun demikian, daerah lain yang juga melakukan Pilkada juga tetap kita perhatikan dalam melakukan pengamanan Pilkada serentak di Sumsel,” tandasnya. (SI)