MENARAnews, Medan (Sumut) – Tim pemenangan pasangan calon Walikota Medan dari nomor urut dua Ramadhan Pohan – Eddie Kusuma menuding KPU Medan sebagai penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Medan 9 Desember lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Tim Pemenangan Redi dalam jumpa Pers di Posko pemenangan REDI, Jalan Gajah Mada, Medan, Jumat (11/12). Jeremy Tobing, selaku Tim pemenangan REDI mengatakan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, maka KPU Medan harus melaksanakan Pilkada Susulan.
“Aturan itu ada pada pasal 122 ayat 4, UU No 8 Tahun 2015, yang menyatakan terkait Pilkada Susulan bisa digelar jika partisipasi pemilih jauh di bawah 50 persen dari DPT (daftar pemilih tetap). Karena ini berkaitan dengan hak-hak konstitusi dan hak-hak demokrasi. Kami minta KPU Medan berani memutuskan pilkada susulan,” Papar Jeremy.
Ketua KPU Kota Medan Yenni Khairiyah Rambe mengaku sudah menerima surat dari Pasangan Calon Ramadhan Eddie terkait hal tersebut. KPU yang sudah mempelajari surat tersebut mengatakan apa yang ditudingkan kepada pihaknya tidak memenuhi unsur yang termasuk dalam undang-undang terkait.
“Semua unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi untuk dilaksanakannya pemilihan susulan,” ujar Yenni saat ditemui disela sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tiara Convention Centre Medan, Rabu (16/12).
Karena dasar-dasar untuk melakukan pemilihan susulan yang termaktub dalam UU No 8 Tahun 2015 tidak terpenuhi. “Dasar dari dilaksanakannya pemilihan lanjutan atau susulan tersebut adalah apabila terjadi bencana atau gangguan keamanan atau gangguan lain yang menyebabkan sebagian daerah atau kecamatan tidak dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah,” katanya.
Dalam penyelenggaraan Pilkada 9 Desember, menurut Yenni, tidak ada gangguan yang berarti untuk tidak melaksanakan pemilihan. “Kita lihat pada sembilan Desember lalu semua dari 3024 TPS di 151 Kelurahan dan 21 Kecamatan di Kota Medan dapat melaksanakan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara dengan cara tertib dan aman tanpa terkendala apapun,” pungkasnya. (yug)
{adselite}