MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Palangka Raya mengaku sudah menyampaikan dana yang nantinya dibutuhkan untuk memenuhi semua honor para pelaksana kegiatan pengawasan pemilu di lapangan.
Hal tersebut disamppaikan oleh Anggota Panwaslu bidang Organisasi dan SDM Heri Purwanto, bahwa saat pelaksanaan rapat bersama dengan Bawaslu Kalteng, pihak Panwaslu sudah mengajukan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.
“Untuk jumlah sampai saat ini saya masih belum mengetahui secara persis sebab setiap dana yang masuk ke Panwas semuanya langsung masuk ke sekretariat bendahara, namun yang jelas saat kami melakukan pertemuan dengan Bawaslu. Kami meninta honor untuk 612 orang yang terdiri dari PPL dan pengawas TPS, itu adalah harrga mati,” ucapnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (10/12/2015).
Lanjutnya, jumlah tersebut terdiri atas 30 orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di 30 keluurahan yang ada di Palangka Raya dan 582 untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai dengan jumlah TPS yang ada.
“Namun kami mengutamakan honor para Pengawas TPS untuk disediakan dan dipenuhi honornnya, karena mereka bekerja di lapangan, dan para anggota pengawas sudah melakukan pernnyataan sikap siap menjadi pengawas TPS,” jelasnya.
Setelah pernyataan sikap diberikan para anggota Panwas, polemik ketakutan anggota akan honor tersebut tidak dibayarkan muncul, namun pihak Panwas mengaku semua dana untuk honor semua sudah siap.
“Untuk dana honor tidak menjadi masalah, saat dilakukannya Bimtek lalu, Bawaslu RI tidak ada maslah, artinya dana untuk kegiatan di lapangan itu sudah disediakan, sebab kita menggunakan tenaga manusia dalam pengerjaannya jadi sudah pasti memerlukan honor,” tukasnya.
Namun untuk dana penertiban Alat Praga Kampanye (APK) yang lalu pihaknya mengakui memang sangat minim. “Pelaksanaan penertiban APK dengan menggunakan dana yang lalu hanya sempat dilakukan sebanyak tiga kali saja,” ujarnya.
Meskipun demikian, Pihak Panwas Palangaka Raya tetap semangat melakukan pengawasan terhadap setiap pelangaran kampanye.
“Kita jalankan tugas sebagaimana mestinya, meskipun keadaan uang minim, karena dalam hal tersebut adalah memang tugas panwas, namun karena amunisi terbatas sehingga pada akhirnya kegiatan tersebut tidak bisa berjalan seperti semestinya,” tegasnya.(Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.