spot_img

GMNI Provinsi Papua Desak Gubernur Papua

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Guna menindaklanjuti Perdasi nomor 15 tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras (Miras) di Provinsi Papua, Gerakan Muda Nasional Indonesia gelar seminar dan konsultasi publik di Grand Hotel Abe Kota Jayapura, Kamis (10/12).

Seminar dan konsultasi publik tersebut menghadirkan pembicara dari Komisi 5 Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Dewan Perwakilan Provinsi (DPRP) Papua yang di hadiri sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas, tokoh agama dan lembaga masyarakat.

Dalam seminar tersebut, anggota DPRP Papua Komisi V, Nasson Uty mengetakan sejak tahun 2013 peraturan tersebut sudah ada tapi belum bisa diterapkan. Alasannya, Memang semua orang mengatakan masyarakat menduga bahwa para Bupati dan Walikota Jayapura serta Gubernur Papua serta dinas terkait menduga ada kongkalikong dengan pengusaha miras. Untuk itu, ia meminta agar Praturan Gubernur (Pergub) harus segera dikeluarkan agar miras tidak lagi menjadi momok yang berakibat pada rusaknya generasi muda di atas Tanah Tabi.

“Kalau perlu tanggal 25 Desember 2015 ini Pergubnya harus keluar. Pemerintah harus berani dan tegas dalam mengambil kebijakan,” tegasnya saat ditemui usai seminar dan konsultasi Publik.

Menurutnya, Bupati dan Walikota bisa menyesuaikan waluapun ada hambatan di UU nomor 9 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Perpres nomor 9 tahun 97. Dikatakan, pihaknya beranggapaan bahwa skenario adanya UU tersebut, pemerintah pusat untuk mengabiskan orang Papua karena bertentangan dengan al-qur’an dan al-kitab. Bahkan, semua agama tidak mengjinkan miras.

“Kami mengajak kepada polisi dan tentara agar jangan bermain tapi mereka wajib mengamankan juga. Kita juga mendorong agar ada tempat pengaduan buat masyarakat tapi juga harus dilidungi.” ujarnya.

Nesson mengatakan, bila Pergub sudah keluar maka hal yang bakal dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ketika sudah ditetapkan, Pergub tersebut wajib diketahui semua orang. Belum lama ini, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan agar menegaskan pelarangan peredaran miras di wilayah Provinsi Papua berdasarkan peraturan daerah setempat.

Seluruh regulasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) maupun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) mengenai pelarangan miras yang sudah ditetapkan itu harus mulai diterapkan.(Surya)

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles