MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Perkumpulan Muda Untuk Transparansi Data dan Fakta (Per-Mata Banten) melakukan aksi unjuk rasa di depan Tugu Jam Alun-Alun Pandeglang dalam rangka refleksi akhir tahun masa kepemimpinan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi yang dianggap tidak mampu mewujudkan Good Goverment dan Clean Goverment. (30/12/2015)
Juru Bicara Per-Mata Banten Adharudin mengatakan, banyak kasus yang terjadi di Pandeglang seperti penjualan tanah Bengkok di Desa Sukajadi Kecamatan Carita yang sangat merugikan masyarakat dan negara.
Ia melanjutkan, Program UPPO yang merupakan domain Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pandeglang yang terjadi di Desa Cigandeng untuk TA 2014, diduga bantuan berupa kerbau, kendaraan roda tiga, dan alat pengolahan pupuk organik terlah dijual.
“Pembebasan lahan daerah aliran sungai Cilemer TA 2014 Program Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten, BPN Kab Pandeglang yang diprakarsai oleh Team 9, diduga telah me-mark up anggaran sehingga merugikan pemilik lahan atau masyarakat dan negara hingga milyaran rupiah,” ujarnya.
Pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksi di depan Kantor Kejari Pandeglang (IY).
{loadposition media-right}