Bawaslu Nilai Masih Banyak Permasalahan Menjelang Pilkada

MENARAnews, Medan (Sumut) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara menilai masih banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Bawaslu Sumut, Aulia Andri dalam Rapat Koordinasi Akhir Persiapan Pilkada Sumut, di Aula Martabe Kantor Pemprovsu, Jumat (4/11).

Aulia menyampaikan, permasalahan yang kerap kali terjadi adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah ini disebabkan, ketidakteraturan dalam penyusunan DPT. Banyak perubahan DPT yang tidak terakomodir.

Saat ini, Panwaslih Kabupaten Asahan sedang melakukan pencermatan terhadap pengaduan masalah  DPT. Selanjutnya, Aulia menjelaskan, potensi masalah pelanggaran Pilkada dari surat keterangan pindah domisili. “kami mencermati, bahwa penerbitannya tidak sesuai aturan dan disebabkan karena exodus pemilih,” ujarnya. 

Belum lagi permasalahan pembagian formulir C6, bagi pihaknya akan muncul potensi formulir C6 yang tidak disampaikan dan ada diskriminasi. “Laporan-laporan dari Panwas seluruh Sumatera Utara, form C6 banyak yang belum disebarkan ke pemilih,” katanya. 

Bawaslu Sumut sampai hari ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terutama memastikan jajaran pemerintahan untuk tidak membuat surat keterangan pindah domisili atas permintaan dari peserta. Berikutnya, lanjut Aulia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa atas pemilih yang menggunakan KTP. 

Permasalahan anggaran juga menjadi sorotan terhadap distribusi logistik Pilkada. Beberapa persoalan yang terjadi pada distribusi logistik antara lain, masalah akses, kekurangan, bahkan surat suara yang disalahgunakan. Bawaslu juga mempersiapkan beberapa antisipasi pencegahan sudah dilakukan dengan pemetaan kerawanan. 

“Temen-temen Panwas di Kabupaten Kota juga terus melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun langkah-langkah prioritas penyebaran logistik, serta Bawaslu provinsi  beserta Panwas mengawasi pengadaan, pengepakan dan distribusi logistik,” jelasnya. 

Kemudian Aulia memaparkan permasalahan Anggaran, dimana beberapa Panwaslu di Kabupaten/Kota belum mendapat pencairan anggaran. Seperti yang terjadi di Tanjug Balai, pihaknya mendapat laporan, dana untuk Panwaslih Tanjung Balai belum juga dicairkan. “Sampai saat ini dana APBDT Kota Tanjung Balai, belum  juga mau ditandatangani oleh walikota, sehingga saat ini panwaslih Kota Tanjung Balai terkendala untuk melakukan tahapan pengawasan,” bebernya. 

Permasalahan anggaran ini bisa menjadi masalah dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Panwaslih. “Untuk itu Bawaslu bersama Panwaslih yang masih bermasalah (anggarannya) terus berkordinasi dan melakukan back up juga tetap melakukan penerapan SDM,” katanya. (yug)

{adselite}