MENARAnews, Medan (Sumut) – Pilkada Serentak 9 Desember di Sumatera Utara masih menyisakan banyak permasalahan. Khususnya di Kota Medan, Angka Golput yang tinggi masih menjadi pertanyaan pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan calon walikota.
Ditengarai tingginya angka golput disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Pengamat politik Sumatera Utara Elfanda Ananda angkat bicara terkait hal tersebut. Menurutnya, tingginya angka golput disebabkan oleh semakin carut marutnya situasi politik lokal akibat kasus korupsi tiga tahun terakhir.
“Jadi, masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi politik terutama praktik akrobat politik baik di tingkat lokal maupun pusat. Dimana kasus korupsi begitu menggurita sampai ke tingkat lokal”, paparnya, Selasa (15/12)
Elfanda menuturkan, partai politik tidak berhasil menghasilkan kader yang dekat dengan rakyat. Begitu juga dengan partai politik, saat ini partai politik dianggap lebih berhitung pragmatis pada calon petahana.
“Partai politik numpuk di satu calon tanpa berani memunculkan calon alternatif. Hal ini beda dengan pasangan calon petahana di Surabaya seperti Risma dan di Bandung, Ridwan Kamil dan Propinsi Jawa Tengah, Ganjar, yang memang dikenal dekat sama rakyat,” tambahnya.
Di Medan, kata Elfanda, partai politik tidak pernah merasa bertanggungjawab terhadap Walikota Medan dan Gubernur Sumut dua periode sebelumnya yang telah dipenjara. Ditambah lagi, regulasi pemilu yang dipersulit untuk calon yang ingin maju dari jalur independen.
Sementara itu, Dr. Agus Suriadi, pengamat politik dari FISIP USU menyatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Medan 2015, bukan semata-mata tanggungjawab penyelenggara.
Menurutnya, banyak faktor yang saling berkaitan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Antara lain, regulasi yang berkaitan dengan undang – undang Pemilu, masyarakat yang sudah bosan dengan dagelan-dagelan dan peristiwa politik di tingkat elit serta gagalnya elit parpol dalam melakukan proses pendidikan politik sehingga hilangnya kesadaran warga dalam berpolitik.
“Hal lainnya adalah tidak adanya alternatif pasangan calon,”ungkap Agus.
Sebelumnya Tim Pemenangan REDI mengklaim bahwa partisipasi pemilih pada 9 Desember 2015 pada Pilkada Medan hanya 22%, dan menuding hal ini diakibatkan kegagalan KPU Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Medan. (yug)
{adselite}